Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah mengatur langkah-langkah dan prosedur dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang baik. Untuk SKPD/OPD sendiri haruslah menerapkan sistem dan prosedur yang baik bagi daerahnya masing” Seperti Sistem dan Prosedur Penerimaan, Sistem dan Prosedur Pengeluaran, Serta Sistem dan Prosedur Akutansi Pemerintah. Konsekuensi diterbitkannya Permendagri 64/2013 adalah…
Dengan hormat, Dalam rangka peningkatan dan Penguatan Komptensi dan tanggungjawab terkait Tugas utama dari Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Menjadi tantangan dari pengguna dalam melaksanakan tugas Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan SKKNI. Sekaligus Sosialisasi atas Perpres Terbaru No. 16 Tahun 2018 yang akan di undangkan dan…
Bimtek Prosedur Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung Secara Swakelola, Evaluasi Penawaran, HPS, Dok Kontrak Atas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Proses Pengadaan barang/Jasa Pemerintah dapat dilakukan dengan beberapa cara/metode, diantaranya Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan dengan cara Swakelola. Sebagaimana Perpres 70 Tahun 2012 menyebutkan, Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan…
Bimtek Prioritas Dana Desa Serta Pengadaan Barang dan Jasa Desa ( PBJDes) dan Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Hormat, Menghadapi Tahun Anggaran 2018 yang akan datang, para perangkat desa atau Kepala Desa tentu sudah mulai sibuk merencanakan tentang pembangunan yang akan di wujudkan di desa nya masing-masing. Baik itu bidang Pemerintahan Desa, Pemberdayaan desa maupun bidang…
BIMTEK AKREDITASI PUSKESMAS Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 bahwa setiap Puskesmas wajib untuk diakreditasi secara berkala paling sedikit tiga tahun sekali. Akreditasi merupakan salah satu persyaratan kredensial sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bekerjasama dengan BPJS, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan…
Secara umum UU ASN bertitik tolak dari semangat perubahan dalam kerangka reformasi dan birokrasi. Dan di samping itu metode Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil (SKP) sangat penting di lakukan untuk mengukur OutPut Para PNS baik secara kuantitas maupun secara kualitas, Apakah target itu sudah tercapai, karena SKP memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang…
Dengan Hormat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, serta terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, peraturan ini banyak mengalami perubahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, sehingga perlu untuk diketahui perubahannya oleh Pemerintah Daerah dan masing-masing SKPD,…
