Kategori: Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)

Bimtek dan Ujian Sertfikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJ) –

  • Peraturan Presiden (Perpres) No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  • Perka Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP- RI) No. 23 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar
  • Perka LKPP No 4 Tahun 2018 Tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  • Peraturan Lembaga Administrasi Negara (LAN) No 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi PNS Melalui E-Learning.
  • Keputusan Deputi Bidang PPSDM LKPP-RI No 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Mutu Pelaksanaan Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar PBJP dan Lampiran-Lampirannya.
  • Lembaga Terdaftar di KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI – SKT.01-00-00/011/D.IV.1/2017
  • Keputusan SK. Deputi PPSDM No 60 Tahun 2016 Tentang Penetapan Lembaga Kajian Indonesia ( LKI ) Sebagai Penyelenggara Pelatihan dan Ujian Sertifikasi keahlian PBJP Dengan Akreditasi “B”
Bimtek dan Ujian Nasional Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

Bimtek dan Ujian Nasional Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

Berdasarkan Peraturan-Peraturan dan Ketentuan tersebut diatas, Lembaga Kajian Indonesia (LKI) bermaksud menyelenggarakan “Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berikut beberapa materi yang kami tawarkan kepada Bapak/Ibu:

PILIHAN MATERI BIMTEK PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH
1Bimtek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Perpres 16 tahun 2018 berbasis Blanded Learning
2Penguatan Kompetensi PBJP Bagi PPHP, PA, KPA, dan PPTK atas Perpres Terbaru No. 16 Tahun 2018, Pengganti Perpres No 54 Tahun 2010 dan Turunannya Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3Hukum Kontrak Dan Teknik Penyusunan Kontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
5Penyusunan HPS/OE dan Kontrak Pengadaan Peningkatan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Penyusunan Spesifikasi Teknis
6Strategi Perumusan Rancangan Kontrak dan Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang /     Jasa Pemerintah dalam Pengisian SIRUP V.2 dan Pengenalan Penggunaan Aplikasi SPSE 4.0 Pedoman Pengadaan Alkes Dan Obat Dengan Pelelangan Dan Pengadaan Tanpa Tender
7Berdasarkan Peraturan Presiden No.4 Tahun 2015 (Perubahan Keempat Perpres No. 54 Tahun 2010) Dan Permenkes Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (E-Catalogue)
8Teknis E-PURCHASING dan Pengadaan Langsung Barang / Jasa Pemerintah
9Strategi Perumusan Harga Perhitungan Sendiri (HPS), Krangka Acuan Kerja (KAK), Rancangan Kontrak dan Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
Untuk Judul Materi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Lainnya Silahkan Hubungi LKI

Untuk Konfirmasi Pendaftaran pada kegiatan ini dapat menghubungi Sekretariat Panitia di Nomor  Telp. ( 021 ) 2464 8790 dan Hp. 0853 6872 7772 – 0812 8987 7773 ( Bpk. Gunawan ), dan (Pin BB: LK131M).
Catatan:
Rp. 4.500.000,- ( Menginap )
* ( syarat ketentuan berlaku ).

Fasilitas Peserta:
– Pelatihan selama 2 hari
– Menginap 3 Malam Twin Share (Bagi Peserta Menginap)
– Tanda Peserta Bimtek
– Konsumsi (Coffee Break 2x dan Lunch 2x) Breakfast (bagi peserta yang menginap)
– Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Note Book dan Makalah serta SERTIFIKAT BIMTEK)
– Tas Ransel Eksklusif  – Konfirmasi selambat-lambatnya 3 hari sebelum pelaksanaan
– Bagi Peserta Group (Minimal 6 Orang) dapat Request untuk Tempat dan Waktunya 
  (Konf. 4 Hari sebelum Hari Pelaksanaan)

Bimtek dan Ujian Sertfikasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)

Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Internasional

Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Internasional (Luar Negeri)

Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Internasional – Pengadaan internasional adalah pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai oleh APBN/APBD termasuk yang sumber pendanaannya baik sebagian atau seluruhnya melalui pinjaman/hibah luar negeri yang terbuka bagi pelaku usaha nasional dan pelaku usaha asing. Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Internasional mengatur tentang ketentuan umum, persiapan, pelaksanaan, […]

Bimtek Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi

Bimtek Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi

Bimtek Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi – Pengadaan Langsung jasa konstruksi di dalam PERPRES 12 Tahun 2021 adalah pengadaan jasa konstruksi yang dilakukan tanpa melalui pelelangan atau seleksi dengan nilai paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sesuai  dengan PERPRES 12 Tahun 2021 tentang Perubahan PERPRES 16 Tahun 2018. Bimtek Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi Metode […]

Bimtek Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP)

Bimtek Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) – Penyusunan HPS sangat penting dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Peumahan Rakyat karena menentukan kualitas pekerjaan agar tepat mutu dan tepat biaya. Faktanya, penyedia jasa saat proses tender melakukan penawaran yang sangat rendah terhadap HPS bahkan dibawah 80 persen dari HPS. Observasi dilakukan dengan wawancara […]

Bimtek Evaluasi Kewajaran Harga dan Teknik Perhitungan TKDN

Bimtek Evaluasi Kewajaran Harga dan Teknik Perhitungan TKDN

Bimtek Evaluasi Kewajaran Harga dan Teknik Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri TKDN penawaran di bawah 80% dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Selain evaluasi Penawaran Harga, Saat ini Pemerintah sedang mengoptimalkan TKDN – Tingkat Kemampuan Dalam Negeri terhadap proyek-proyek strategis yang didanai oleh Negara, begitu juga peningkatan TKDN pada produksi manufaktur di Indonesia

Bimtek Analisis Pasar dan Penyusunan KAK serta Penyusunan HPS

Bimtek Analisis Pasar dan Penyususnan KAK (kerangka Acuan Kerja) serta Teknis Penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri)

Bimtek Analisis Pasar dan Penyusunan KAK (Kerangka Acuan Kerja) serta Teknis Penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) – Pengadaan barang/jasa perpres 12 tahun 2021

Bimtek Sosialisasi Perpres 12 Tahun 2021

Bimtek Sosialisasi Perpres 12 Tahun 2021 – Telah Di terbitkan peraturan terbaru tentang perubahan atas Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Diberlakukannya Perpres 12/2021 terbaru ini sangat penting guna memperbaiki tata kelola yang ada saat ini, untuk menurunkan permasalah korupsi dalam dunia tender dalam permasalahan pengadaan barang/jasa, untuk […]

Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa 2024

Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) 2024 – Tahun 2024 Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa menggantikan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Sehingga Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahannya tidak berlaku lagi. Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa 2024 Pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) memiliki […]

Bimtek Percepatan Pelaksanaan Pengadaan dan Mitigasi Risiko

Bimtek Percepatan Pelaksanaan Pengadaan dan Mitigasi Risiko Pengadaan – Pengadaan barang dan jasa pemerintah mempunyai peran yang strategis dalam tugas pemerintah untuk memberikan pelayanan umum (public) kepada masyarakat. Bimtek Percepatan Pelaksanaan Pengadaan dan Mitigasi Risiko Pelayanan public menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 bahwa Pelayanan Publik (oleh Pemerintah) terdiri dari: Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Dalam melaksanakan […]

Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) 2024

Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) 2024 – Untuk menduduki jabatan PPK, Pokja dan Pejabat Pengadaan diperlukan sertifikat PBJP tingkat dasar. Aturan terbaru yang dipakai Ujian Sertifikasi PBJ tingkat dasar adalah Perpres 12 Tahun 2021. Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa PBJ Diberlakukannya Perpres 12/2021 terbaru ini sangat penting guna memperbaiki tata kelola yang ada […]

Bimtek Strategi Pengelolaan Pengadaan Barang BLUD

Bimtek Strategi dan Manajemen Pengelolaan Pengadaan Barang BLU/BLUD – Aktifitas sebuah layanan publik termasuk layanan kesehatan rujukan, tidak pernah terlepas dari aktifitas belanja melalui pengadaan barang/jasa. Dalam rangka keberlangsungan sebuah layanan kesehatan, rumah sakit mewajibkan dirinya untuk dapat menyediakan sarana dan prasarana layanan kesehatan yang cepat dan berdaya guna. Kegiatan tersebut membutuhkan sebuah tata kelola di […]