Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Internasional – Pengadaan internasional adalah pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai oleh APBN/APBD termasuk yang sumber pendanaannya baik sebagian atau seluruhnya melalui pinjaman/hibah luar negeri yang terbuka bagi pelaku usaha nasional dan pelaku usaha asing. Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Internasional mengatur tentang ketentuan umum, persiapan, pelaksanaan, […]
Kategori: Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)
Bimtek dan Ujian Sertfikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJ) –
- Peraturan Presiden (Perpres) No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Perka Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP- RI) No. 23 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar
- Perka LKPP No 4 Tahun 2018 Tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Lembaga Administrasi Negara (LAN) No 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi PNS Melalui E-Learning.
- Keputusan Deputi Bidang PPSDM LKPP-RI No 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Mutu Pelaksanaan Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar PBJP dan Lampiran-Lampirannya.
- Lembaga Terdaftar di KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI – SKT.01-00-00/011/D.IV.1/2017
- Keputusan SK. Deputi PPSDM No 60 Tahun 2016 Tentang Penetapan Lembaga Kajian Indonesia ( LKI ) Sebagai Penyelenggara Pelatihan dan Ujian Sertifikasi keahlian PBJP Dengan Akreditasi “B”
Berdasarkan Peraturan-Peraturan dan Ketentuan tersebut diatas, Lembaga Kajian Indonesia (LKI) bermaksud menyelenggarakan “Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berikut beberapa materi yang kami tawarkan kepada Bapak/Ibu:
Untuk Konfirmasi Pendaftaran pada kegiatan ini dapat menghubungi Sekretariat Panitia di Nomor Telp. ( 021 ) 2464 8790 dan Hp. 0853 6872 7772 – 0812 8987 7773 ( Bpk. Gunawan ), dan (Pin BB: LK131M).
Catatan:
Rp. 4.500.000,- ( Menginap )
* ( syarat ketentuan berlaku ).
Fasilitas Peserta:
– Pelatihan selama 2 hari
– Menginap 3 Malam Twin Share (Bagi Peserta Menginap)
– Tanda Peserta Bimtek
– Konsumsi (Coffee Break 2x dan Lunch 2x) Breakfast (bagi peserta yang menginap)
– Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Note Book dan Makalah serta SERTIFIKAT BIMTEK)
– Tas Ransel Eksklusif – Konfirmasi selambat-lambatnya 3 hari sebelum pelaksanaan
– Bagi Peserta Group (Minimal 6 Orang) dapat Request untuk Tempat dan Waktunya
(Konf. 4 Hari sebelum Hari Pelaksanaan)
Bimtek dan Ujian Sertfikasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)
Bimtek Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi
Bimtek Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi – Pengadaan Langsung jasa konstruksi di dalam PERPRES 12 Tahun 2021 adalah pengadaan jasa konstruksi yang dilakukan tanpa melalui pelelangan atau seleksi dengan nilai paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sesuai dengan PERPRES 12 Tahun 2021 tentang Perubahan PERPRES 16 Tahun 2018. Bimtek Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi Metode […]
Bimtek Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP)
Bimtek Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) – Penyusunan HPS sangat penting dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Peumahan Rakyat karena menentukan kualitas pekerjaan agar tepat mutu dan tepat biaya. Faktanya, penyedia jasa saat proses tender melakukan penawaran yang sangat rendah terhadap HPS bahkan dibawah 80 persen dari HPS. Observasi dilakukan dengan wawancara […]
Bimtek Pengadaan Barang Jasa BLU/BLUD
Bimtek Peningkatan Tata Kelola UKPBJ
Bimtek Evaluasi Kewajaran Harga dan Teknik Perhitungan TKDN
Bimtek Evaluasi Kewajaran Harga dan Teknik Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri TKDN penawaran di bawah 80% dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Selain evaluasi Penawaran Harga, Saat ini Pemerintah sedang mengoptimalkan TKDN – Tingkat Kemampuan Dalam Negeri terhadap proyek-proyek strategis yang didanai oleh Negara, begitu juga peningkatan TKDN pada produksi manufaktur di Indonesia
Bimtek Analisis Pasar dan Penyusunan KAK serta Penyusunan HPS
Bimtek Sosialisasi Perpres 12 Tahun 2021
Bimtek Sosialisasi Perpres 12 Tahun 2021 – Telah Di terbitkan peraturan terbaru tentang perubahan atas Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Diberlakukannya Perpres 12/2021 terbaru ini sangat penting guna memperbaiki tata kelola yang ada saat ini, untuk menurunkan permasalah korupsi dalam dunia tender dalam permasalahan pengadaan barang/jasa, untuk […]
Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa 2024
Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) 2024 – Tahun 2024 Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa menggantikan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Sehingga Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahannya tidak berlaku lagi. Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa 2024 Pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) memiliki […]
Bimtek Percepatan Pelaksanaan Pengadaan dan Mitigasi Risiko
Bimtek Percepatan Pelaksanaan Pengadaan dan Mitigasi Risiko Pengadaan – Pengadaan barang dan jasa pemerintah mempunyai peran yang strategis dalam tugas pemerintah untuk memberikan pelayanan umum (public) kepada masyarakat. Bimtek Percepatan Pelaksanaan Pengadaan dan Mitigasi Risiko Pelayanan public menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 bahwa Pelayanan Publik (oleh Pemerintah) terdiri dari: Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Dalam melaksanakan […]
Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) 2024
Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) 2024 – Untuk menduduki jabatan PPK, Pokja dan Pejabat Pengadaan diperlukan sertifikat PBJP tingkat dasar. Aturan terbaru yang dipakai Ujian Sertifikasi PBJ tingkat dasar adalah Perpres 12 Tahun 2021. Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa PBJ Diberlakukannya Perpres 12/2021 terbaru ini sangat penting guna memperbaiki tata kelola yang ada […]
Bimtek Strategi Pengelolaan Pengadaan Barang BLUD
Bimtek Strategi dan Manajemen Pengelolaan Pengadaan Barang BLU/BLUD – Aktifitas sebuah layanan publik termasuk layanan kesehatan rujukan, tidak pernah terlepas dari aktifitas belanja melalui pengadaan barang/jasa. Dalam rangka keberlangsungan sebuah layanan kesehatan, rumah sakit mewajibkan dirinya untuk dapat menyediakan sarana dan prasarana layanan kesehatan yang cepat dan berdaya guna. Kegiatan tersebut membutuhkan sebuah tata kelola di […]