Bimtek Keuangan OPD 2023 /Diklat Keuangan adalah suatu kegiatan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan pengetahuan, informasi tentang permendagri atau undang-undang yang berlaku. Pengelolaan Keuangan Daerah pengelolaan keuangan daerah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan, yang sesuai dengan jabatan dan wewenangnya, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan rangkaian proses […]
Kategori: Bimtek Keuangan
Bimtek Keuangan Daerah OPD 2022 – Untuk penyelenggaraan administrasi pemerintahan serta program dan kegiatan pemerintah, Kepada Daerah baik itu Gubernur dan Bupati/Walikota dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat Daerah atau Organisasi Pemerintah Daerah ( OPD ) merupakan organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
Perangkat Daerah dibentuk oleh masing-masing Daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah.
Dasar utama penyusunan organisasi perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan , namun tidak berarti setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri. Pembentukan perangkat daerah semata-mata didasarkan pada pertimbangan rasional untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangandaerah secara efektif dan efisien.
Perkenalkan Kami Lembaga Kajian Indonesia (LKI) yang kredibel dan telah lebih dari 10 tahun membantu para Aparatur Sipil Negara (ASN) baik di Kementrian,serta Pemrintah Daerah Baik Pemerintah Provinsi, Kota, Dan Kabupaten, Rumah sakit serta Puskesmas dan Swasta dalam Hal Penyelenggaraan Bimtek, Diklat, Workshop dan Pelatihan Bimtek Keuangan Daerah OPD 2022, adapun beberapa materi yang kami tawarkan seperti;
PELATIHAN DAN DIKLAT KEUANGAN PEMERINTAH
Untuk Konfirmasi Pendaftaran pada kegiatan ini dapat menghubungi Sekretariat Panitia di Nomor Telp. ( 021 ) 2464 8790 dan Hp. 0853 6872 7772 – 0812 8987 7773 Bpk. Gunawan ), dan (Pin BB: LK131M).
Catatan:
Rp. 4.500.000,- ( Menginap )
* ( syarat ketentuan berlaku )
Fasilitas Peserta:
– Pelatihan selama 2 hari
– Menginap 3 Malam Twin Share (Bagi Peserta Menginap)
– Tanda Peserta Bimtek
– Konsumsi (Coffee Break 2x dan Lunch 2x) Breakfast (bagi peserta yang menginap)
– Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Note Book dan Makalah serta SERTIFIKAT BIMTEK)
– Tas Ransel Eksklusif – Konfirmasi selambat-lambatnya 3 hari sebelum pelaksanaan
– Bagi Peserta Group (Minimal 6 Orang) dapat Request untuk Tempat dan Waktunya
(Konf. 4 Hari sebelum Hari Pelaksanaan)
Bimtek Keuangan 2022
Bimtek Pedoman Penyusunan APBD 2023 Permendagri No.84 Tahun 2022
Bimtek Prosedur Analisis dalam Laporan Keuangan OPD
Bimtek Prosedur Analisis dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah / OPD – Laporan Keuangan adalah catatan informasi keuangan pada suatu OPD pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk mengambarkan kinerja OPD dalam Mengelola keuangannya sendiri. Dalam Setiap Periode Pelaporan Keuangan pemerintah wajib diserahkan kepada BPK RI selaku pemeriksa Keuangan setiap OPD untuk diuji kesesuaiannya dalam […]
Bimtek Permendagri 77 Tahun 2020
Bimtek Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ( PERMENDAGRI 12 TAHUN 2019 yang baru-baru ini di keluarkan oleh Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI). Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi; Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah. Untuk merealisasikannya diperlukan dukungan resources financing (sumber daya pendanaan) dalam membangun […]
Bimtek Keuangan 2023
Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai SAP Menuju Opini WTP
Bimtek Penyusunan Dan Laporan Keuangan Daerah Sesuai SAP Menuju Opini WTP – Upaya mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) haruslah dimasukan sebagai bagian dari upaya perbaikan sistem informasi keuangan sehingga dapat digunakan untuk mencapai keputusan terbaik bagi daerah. Namun, Opini WTP tidak diperoleh secara instan, tetapi harus diwujudkan melalui suatu proses yang didasarkan pada input, […]
Bimtek Rencana Bisnis Anggaran dan Rencana Strategi Bisnis BLU/BLUD
Bimtek Rencana Bisnis Anggaran dan Rencana Strategi Bisnis BLU/BLUD – Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan perangkat daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah. Akan tetapi karena BLUD memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, maka unit kerja ini harus dapat merencanakan anggarannya dengan baik, transparan dan akuntabel, Sehingga Unit Kerja ini berbeda dengan Satuan […]
Bimtek Keuangan PP No. 12 Tahun 2019
Bimtek Keuangan PP 12 Tahun 2019 – Pejabat keuangan dan bendahara pada OPD merupakan ujung tombak terwujudnya penatausahaan keuangan daerah yang tertib menuju good governance. Terselenggaranya tata pemerintahan dimulai dari pengelolaan keuangan yang baik, dari proses perencanaan, penggunaan, dan pertanggung jawaban, dapat dikelola secara ekonomis, efektif dan efisien, serta berdasarkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sebagai […]
Bimtek Sistem dan Prosedur Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
Bimtek Analisis Beban Kerja (ABK) dan Analisis Jabatan (ANJAB)
Bimtek Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
Bimtek Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional – Tjahjo Selaku Menteri dalam negeri telah menandatangani Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 62 tahun 2017 sebagai tindaklanjut adanya PP nomor 18. Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 8 ayat ( 5 ) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan […]
Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa di Desa
Bimtek Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa – Dalam kaitan dengan pengadaan barang dan jasa, daerah memiliki kewenangan untuk membuat aturan tersendiri mengenai pengadaan barang/ jasa di desa dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Perka LKPP no 13 tahun 2013 dan perubahannya (Perka LKPP no 22 tahun 2015) mengatur bahwa tata cara […]