Jadwal Bimtek Kepegawaian 2024

Jadwal Bimtek Kepegawaian dan Diklat Kepegawaian 2024 – Bimtek Kepegawaian adalah jenis pelatihan atau seminar yang berkaitan dengan bidang kepegawaian. Perkenalkan kami dari LEMBAGA KAJIAN INDONESIA ( LKI ), kami ingin menawarkan undangan bimtek menginai Bimtek Kepegawaian / Diklat Kepegawaian / Sosialisasi Bimtek Kepegawaian kepada Bapak/Ibu untuk mengikuti pelaksanaan bimtek tersebut.

Jadwal Bimtek Kepegawaian 2024

Berikut ini kami lampirkan beberapa materi mengenai Bimtek Kepegawaian Daerah dan Jadwal Pelaksanaan Bimtek Kepegawaian Daerah serta biaya kegiatan tersebut untuk sebagai bahan pertimbangan untuk Bapak/Ibu. Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi kami melalui:
Telp/Fax: ( 021 ) 2464 8790 , Hotline: 0853 6872 7772 – 0812 8987 7773 atau (Pin BB: LK131M)

Jadwal Bimtek Kepegawaian dan Diklat Kepegawaian
Jadwal Bimtek Kepegawaian dan Diklat Kepegawaian 2024

BIMTEK KEPEGAWAIAN

No.MATERI BIMTEK KEPEGAWAIAN
1.BIMTEK UU ASN NO. 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
2.BIMTEK DAN SOSIALISASI MENGENAI PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 17 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NO. 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGARA SIPIL (PNS)
3.BIMTEK KEBIJAKAN MANAJEMEN PNS DAN MANAJEMEN PPPK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG (UU) ASN NO. 20 TAHUN 2023 SERTA TATA CARA SINKRONISASI RENCANA KERJA BIDANG MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
4.BIMTEK KEBIJAKAN MANAJEMEN PNS DAN MANAJEMEN PPK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG (UU) ASN NO. 20 TAHUN 2023 SERTA IMPLEMENTASI PERUBAHAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) NO. 3 TAHUN 2023 TENTANG ANGKA KREDIT, KENAIKAN PANGKAT DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL
5.BIMTEK PENYENYEDERHANAAN KEBIJAKAN JABATAN FUNGSIONAL DALAM PERMENPAN RB NO. 1 TAHUN 2023
6.BIMTEK TATA CARA PERHITUNGAN ANGKA KREDIT SESUAI PERATURAN BKN TERBARU
7.BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN JABATAN FUNGSIONAL
8.BIMTEK PEMBINAAN KEPEGAWAIAN JABATAN FUNGSIONAL BERDASARKAN PERATURAN BKN TERBARU
9.BIMTEK ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DAERAH DAN ANALISIS MANAJEMEN SDM APARATUR PNS DAERAH SERTA STANDAR PELAYANAN PUBLIK
10.BIMTEK SISTEM MUTASI KEPEGAWAIAN
11.BIMTEK ANALISIS JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
12.STANDAR PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
13.BIMTEK STANDAR KOMPETENSI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
14.BIMTEK PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS DAN PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)
15.BIMTEK ANALISIS JABATAN (ANJAB), ANALISIS BEBAN KERJA (ABK) DAN SOP APARATUR SIPIL NEGARA
16.BIMTEK IMPLEMENTASI ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA SESUAI PERATURAN PERMENPAN RB TERBARU
17.BIMTEK ANALISIS BEBAN KERJA (ABK) DAN EVALUASI JABATAN SERTA MANAJEMEN PENILAIAN KINERJA INDIVIDU PNS SEBAGAI PENILAIAN AKUMULASI KINERJA OPD
18.BIMTEK STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SERTA LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI/KOTA/KABUPATEN
19.BIMTEK PENINGKATAN KINERJA ASN MELALUI PEMAHAMAN SASARAN KERJA PEGAWAI DALAM SOP KEPEGAWAIAN

JADWAL DIKLAT KEPEGAWAIAN OPD

No.MATERI BIMTEK KEPEGAWAIAN
20.BIMTEK PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
21.BIMTEK PENYUSUNAN EVALUASI JABATAN DAN PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH
22.BIMTEK ANALISIS BEBAN KERJA (ABK) DAN EVALUASI JABATAN SERTA MANAJEMEN PENILAIAN KINERJA INDIVIDU SEBAGAI PENILAIAN AKUMULASI KINERJA SKPD/LEMBAGA/INSTANSI PEMERINTAH
23.BIMTEK IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG (UU) ASN MELALUI SKP BULANAN DENGAN MENGUNAKAN PRAKTEK DAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH YANG BERLAKU TENTANG PERANGKAT DAERAH
24.BIMTEK MANAJEMEN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PEMERINTAH DAERAH
25.BIMTEK SISTEM ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SERTA PENGUATAN KINERJA ASN
26.BIMTEK SISTEM ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SERTA STRATEGI PENINGKATAN DAN PENGUATAN KINERJA PNS DALAM TANGKA TERWUJUDNYA PRESTASI KERJA, KOMPETENSI DAN PROFESIONALISME SEBAGAI APARATUR DAERAH
27.BIMTEK PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL
28.BIMTEK SISTEM ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SERTA STRATEGI PENINGKATAN DAN PENGUATAN KINERJA PNS DALAM RANGKA TERWUJUDNYA PRESTASI KERJA, KOMPETENSI DAN PROFESIONALISME SEBAGAI APARATUR DAERAH TERKAIT DENGAN SISTEM BARU MANAJEMEN PENILAIAN KINERJA INDUVIDU/PNS
29.BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN PERTIMBANGAN TEKNIS KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN PERATURAN BKN TERBARU
30.BIMTEK IMPLEMENTASI MANAJEMEN TALENTA ASN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA MENUJU SISTEM MERIT BERDASARKAN PERATURAN PERMENPAN RB YANG BERLAKU
31.BIMTEK PENGELOLAAN KINERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) BERDASARKAN PERATURAN PERMENPAN RB YANG BERLAKU
32.BIMTEK PENGELOLAAN KINERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (PNS) DAN PEDOMANPENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) SERTA PENILAIAN KINERJA BERDASARKAN PERATURAN PERMENPAN RB
33.BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN SKP DAN PENILAIAN KINERJA BERDASARKAN PERATURAN PERMENPAN RB YANG BERLAKU
34.BIMTEK MANAJEMEN KEPEGAWAIAN BERBASIS PENILAIAN KINERJA PRESTASI, PENILAIAN KINERJA PNS DAN PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP)
35.BIMTEK PENYUSUNAN E-DUPAK SERTA PRAKTIK APLIKASI
36.BIMTEK DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT (DUPAK) JABATAN FUNGSUONAL DAN PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI
37.BIMTEK SISTEM KERJA PADA INSTANSI PEMERINTAH UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI BERDASARKAN PERATURAN PERMENPAN RB YANG BERLAKU

JADWAL BIMTEK KEPEGAWAIAN 2024

No.MATERI BIMTEK KEPEGAWAIAN
38.BIMTEK PELAKSANAAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) YANG BERLAKU
39.BIMTEK PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 17 TAHUN 2020 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
40.BIMTEK MANAJEMEN KINERJA PNS DAN PENYUSUNAN SKP DAN PENILAIAN KINERJA PNS BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
41.BIMTEK PEDOMAN PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)
42.BIMTEK MANAJEMEN KONFLIK DAN KRISIS (CONFLICT AND CRISIS MANAGEMENT) BAGI APARATUR PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PEMERINTAH DAERAH
43.BIMTEK DISIPLIN PNS BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH TERBARU
44.BIMTEK PENGELOLAAN BELANJA PEGAWAI BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
45.BIMTEK TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) BERDASARKAN PERMENPAN RB YANG BERLAKU
46.BIMTEK SOSIALISASI PERUBAHAN ATAS PERATURAN BKN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) BERDASARKAN PERATURAN BKN YANG BERLAKU
47.BIMTEK MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAHAN DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) SERTA HAK – HAK DAN KEWAJIBAN YANG DIREKRUT MELALUI JALUR PPK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH
48.BIMTEK JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN PERMENPAN YANG BERLAKU
49.BIMTEK SOSIALISASI SURAT EDARAN (SE) KA BKN TENTANG SASARAN KINERJA PEJABAT FUNGSIONAL
50.BIMTEK PENERAPAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN BERBASIS KINERJA SERTA MEMBANGUN ETIKA DAN MORAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM MEWUJUDKAN GOOD PUBLIC GOVERMENT
51.BIMTEK PENYUSUNAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH BERDASARKAN PERMENPAN RB
52.BIMTEK MUTASI KEPEGAWAIAN DAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
53.BIMTEK PEDOMAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
54.BIMTEK PETUNJUK TEKNIS PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
55.BIMTEK MANAJEMEN KEPEGAWAIAN, SASARAN KERJA PEGAWAIAN NEGERI SIPIL (SKP) DALAM PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS DAN ANALISIS KEPEGAWAIAN
56.BIMTEK MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DALAM UPAYA PENINGKATAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH
57.BIMTEK POLA PIKIR APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PELAYANAN MASYARAKAT

BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH

No.MATERI BIMTEK KEPEGAWAIAN
58.BIMTEK PEDOMAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS PENSIUN PNS DAN DATA PENSIUN JANDA / DUDA
59.BIMTEK PENINGKATAN WAWASAN KETERAMPILAN SERTA SIKAP BAGI PNS MENGHADAPI MASA PRA DAN PASKA PENSIUN
60.BIMTEK PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN KERJA, CACAT, DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA, SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI PEGAWAI ASN BERDASARKAN PERATURAN BKN YANG BERLAKU
61.BIMTEK MEMAHAMI SAKIP DAN LAKIP SEBAGAI TOLAK UKUR KINERJA ASN
62.BIMTEK TATA CARA PENGISIAN FORMULIR ANALISIS JABATAN (ANJAB) DAN ANALISIS BEBAN KERJA (ABK), PERHITUNGAN TINGKAT EFISIENSI DAN PRESTASI KERJA JABATAN/UNIT SERTA PENYUSUNAN DOKUMEN ANJAB DAN PETA JABATAN PADA PEMERINTAH PROVINSI/KOTA/KABUPATEN
63.BIMTEK PENYUSUNAN SKP DAN PENILAIAN KINERJA
64.BIMTEK SOSIALISASI PENYUSUNAN SKP JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA
65.BIMTEK PEMETAAN JABATAN FUNGSIONAL JABATAN PELAKSANA
66.BIMTEK PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN BERBASIS APLIKASI E-KINERJA
67.BIMTEK PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN APLIKASI E-KINERJA BKN
68.BIMTEK SOSIALISASI DAN PRAKTEK APLIKASI DISPAKATI DALAM PENYUSUNAN PAK SESUAI PERKA BKN NO. 3 TAHUN 2023 DAN PRAKTEK PENYUSUNAN SKP MENGUNAKAN APLIKASI E-KINERJA
69.BIMTEK PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL
70.BIMTEK SOSIALISASI KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
71.BIMTEK PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
72.BIMTEK PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAH BERBASIS KOMPETENSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
73.BIMTEK PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
74BIMTEK MCP (MONITORING CENTER FOR PREVENTION) AREA MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA
75.BIMTEK ANALISIS KEPEGAWAIAN

BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH

No.MATERI BIMTEK KEPEGAWAIAN
76.BIMTEK ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DAERAH DAN ANALISIS MANAJEMEN SDM APARATUR PNS DAERAH SERTA STANDAR PELAYANAN PUBLIK
77.BIMTEK STANDAR AUDIT KINERJA TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWAS
78.BIMTEK JABATAN FUNGSIONAL ANALISIS KEBIJAKAN DAN PERHITUNGAN ANGKA KREDIT
79.BIMTEK TATA CARA PELAKSANAAN PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS ASN SESUAI PERATURAN BKN
80.BIMTEK IMPLEMENTASI CORE VALUE ASN BER-AKHLAK DAN WORK ATTITUDE BAGI ASN
81.BIMTEK MONITORING CENTER FOR PREVENTION (MCP) AREA MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
82.BIMTEK OPTIMASI TUGAS DAN FUNGSI BKSDM DALAM PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN
83.BIMTEK PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP) BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
84.BIMTEK PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP) BAGI DOKTER DAN TENAGA KESEHATAN
85BIMTEK PENYUSUNAN SKP DAN PENILAIAN KINERJA PNS UNTUK BLUD DAN PUSKESMAS
86.BIMTEK PENGEMBANGAN POLA KARIR DAN KOMPENSASI PNS
87.BIMTEK NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANAAN BAGI PNS DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH
88.BIMTEK IMPLEMENTASI UU ASN PENJABARAN PP 11 TAHUN 2017 MELALUI APLIKASI SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN BAGI SEMUA INSTANSI PEMERINTAH
89.BIMTEK KENAIKAN PANGKAT PNS BERBASIS SISTEM APLIKASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN (SAPK)
90.BIMTEK BUDAYA KERJA DAN BUDAYA ORGANISASI BAGI PNS
91.BIMBINGAN TEKNIS PERENCANAAN KEPEGAWAIAN DAN AUDIT PERSONALIA SERTA BUDAYA KERJA PNS
92.BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
93BIMTEK KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA
94.BIMTEK PENINGKATAN TUPOKSI STAF AHLI DALAM MENDUKUNG KINERJA PEMERINTAH DAERAH
95.BIMTEK SERVICE EXCELLENCE RECEPTIONIST DAN OPERATOR INSTANSI PEMERINTAH
96.BIMTEK PENYUSUNAN DAN PENERAPAN STANDAR MINIMAL
97.BIMTEK PENYUSUNAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH
98.BIMTEK PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA
99.BIMTEK PERATURAN GAJI PNS

BIMTEK KEPEGAWAIAN ASN

No.BIMTEK KEPEGAWAIAN
100.BIMTEK PENYUSUNAN EVALUASI JABBATAN DAN PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN SKT DAN SKM PEGAWAI NEGERI SIPIL
101.BIMTEK TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON II, III, IV DAN PELAKSANA SERTA PEJABAT FUNGSIONAL
102.BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN, PERHITUNGAN DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
103.BIMTEK TATA CARA PENJATUHAN HUKUM DISIPLIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
104.BIMBINGAN TEKNIS MANAJEMEN KEPEGAWAIAN BERBASIS KINERJA SERTA MEMBANGUN ETIKA DAN MORAL ASN DALAM MEWUJUDKAN GOOD PUBLIC GOVERMENT
105.BIMBINGAN TEKNIS PENGANGKATAN DAN HAK SERTA KEBAJIBAN ANALISIS KEPEGAWAIAN
106.BIMTEK KRITERIA PENETAPAN KEBUTUHAN PNS DAERAH
107.BIMTEK TATA CARA PERUMUSAN DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
108.BIMTEK TATA CARA PENGUBAHAN DAN PENAMBAHAN JABATAN PELAKSANA PADA OPD DI DAERAH
109.BIMTEK STRATEGI TERPADU MENGHADAPI KEBIJAKAN ZERO GROWTH FORMASI PNS
110.BIMTEK EVALUASI JABATAN TERKAIT REFORMASI BIROKRASI
111.BIMTEK SOSIALISASI ETIKA DAN DISIPLIN PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TERKAIT SKP
112.BIMTEK ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT
113.BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS PNS DAERAH
 
pesan via Whatsapp
pesan via Whatsapp

LEMBAGA KAJIAN INDONESIA (LKI)

Berikut kami informasikan Biaya Pelatihan Keuangan, Bimtek Kepegawaian, Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Seminar Perpajakan, Diklat Pemerintahan, Bimtek Barang dan Aset (Bimtek BMD) dan lain-lain untuk Tahun Anggaran 2024 di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Oktober, November, Deseember 2024 yang diselenggarakan secara swadana

Catatan:
Rp. 5.000.000,- ( Menginap )
Rp. 3.500.000,-( Tidak Menginap)
Rp. 1.500.000,- ( Online / zoom) Minimal 5 Orang Peserta
* ( syarat ketentuan berlaku ).

Catatan Untuk Fasilitas Peserta:
 Diskon (1 Juta / Peserta Untuk 10 Pendaftar Pertama)
 Pelatihan selama 2 hari
 Menginap 3 Malam Twin Share (Bagi Peserta Menginap)
 Konsumsi (Coffe Break 2x dan Lunch 2x)  (bagi peserta yang menginap)
 Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Note Book dan Makalah serta SERTIFIKAT BIMTEK)
 Tas Ransel Eksklusif
 Antar Jemput Bandara Bagi Peserta Group (Minimal 5 Orang)
 Konfirmasi selambat-lambanya H-2 sesuai jadwal kegiatan
Konfirmasi pendaftaran dapat menghubungi
– Telp./Fax. ( 021 ) 2464 8790
– Konf : 0853 6872 7772 dan 0812 8987 7773
– Info Diklat (PIN BB : LK131M)

Demikian Informasi Jadwal Pelatihan Keuangan, Jadwal Bimtek Kepegawaian, Jadwal Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jadwal Seminar Perpajakan, Jadwal Diklat Pemerintahan, Jadwal Bimtek Barang dan Aset (Jadwal Bimtek BMD) dan Jadwal Diklat lain-lainnya untuk di tahun anggaran 2024 di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Oktober, November, Deseember 2024.