Jadwal Bimtek Keuangan Kepegawaian dan Aset Daerah – Perkembangan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan aset daerah merupakan aspek krusial dalam pemerintahan.
Jadwal Bimtek Keuangan Kepegawaian dan Aset Daerah
Ruang Lingkup Keuangan Daerah
Keuangan daerah mencakup pengelolaan anggaran, pendapatan, dan belanja daerah. Tujuan utama dari Bimtek ini adalah untuk meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah dalam menyusun, mengelola, dan mengawasi anggaran daerah agar tercapai transparansi dan akuntabilitas. Data dari berbagai studi menunjukkan bahwa penerapan pengelolaan keuangan yang baik dapat meningkatkan efisiensi penggunaan dana dan mendukung pembangunan daerah. Misalnya, penguatan kapasitas dalam pengawasan dan pelaporan bisa mengurangi risiko korupsi.
Kumpulan Bimtek Keuangan Untuk Anda
No.
MATERI BIMTEK KEUANGAN OPD/SKPD
1.
BIMTEK SIPD RI SERTA RENCANA KERJA OPD/SKPD DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
2.
BIMTEK IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) BERDASARKAN REGULASI TERBARU YANG BERLAKU
3.
BIMTEK APLIKASI SISTEM INFOASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD)
4.
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PERENCANAAN MELALUI APLIKASI SIPD
5.
BIMTEK PENYUSUNAN KUA PPAS DENGAN SIPD
6.
BIMTEK SOSIALISASI PENYUSUNAN ABPD
7.
BIMTEK PENYUSUNAN APBD SERTA PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD
8.
TATA CARA PERHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN TERTIB ADMINISTRASI, PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK SESUAI PERMENDAGRI YANG BERLAKU
9.
BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
10.
BIMTEK PERMENDAGRI 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
11.
BIMTEK PERMENDAGRI 77 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
12.
BIMTEK REVIU ANALISIS DALAM LAPORAN KEUANGAN DAERAH
13.
TATA CARA PENYUSUNAN CATATAN HASIL REVIU (CHR) DAN LAPORAN HASIL REVIU (LHR) SERTA LAPORAN REVIU KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL
14.
BIMTEK PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA
15.
BIMTEK PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
16.
BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL
17.
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SESUAI STANDAR AKUTANSI PEMERINTAH (SAP) MENUJU OPINI WAJIB TANPA PENGECUALIAN (WTP)
18.
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SESUAI SAP (STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH) MENUJU OPINI WTP
19.
PENERAPAN PROGRAM APLIKASI SIMDA (SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH) KEUANGAN BERBASIS AKRUAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
20.
SISTEM PENATAUSAHAAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGANKEUANGAN DAERAH BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
21.
BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PROSES AKUTANSI BAGI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN BENDAHARAWAN OPD/SKPD
22.
BIMTEK STRATEGI MENGHADAPI AUDIT BPK DALAM PENYUSUNAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP)
23.
BIMTEK PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS SIPD (SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH)
24.
BIMTEK PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
29.
BIMTEK BENDAHARA
30.
BIMTEK PENERAPAN SIPD E-PLANNING / SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) PERENCANAAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) SESUAI PERMENDAGRI YANG BERLAKU
31.
BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN BERBASIS SAKTI UNTUK MEWUJUDKAN SISTEM PEMBENDAHARAAN YANG HANDAL DAN AKUNTABEL
32.
PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI BENDAHARA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN SERTA TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA
33.
BIMTEK SOSIALISASI PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN APLIKASI SIMDA KEUANGAN
34.
BIMTEK MEKANISME PENYISIHAN PIUTANG DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR BAGI PENGUNA ANGGARAN, KPA, PPK DAN BENDAHARA PENERIMAAN OPD/SKPD
35.
BIMTEK REKONSILIASI DAN VERIFIKASI TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA OPD/SKPD
36.
BIMTEK TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB BAGI BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENERIMAAN SERTA PENYAMPAIANNYA
37.
BIMTEK INDIKATOR KINERJA UTAMA, PERENCANAAN DAN KEUANGAN SERTA KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI BENDAHARA INSTANSI PEMERINTAH
38.
BIMTEK KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI BENDAHARA PENGELUARAN SKPD
39.
TATA CARA PENGELOLAAN TRANSAKSI KEUANGAN OLEH BENDAHARA PENGELUARAN UP, GU, TU DENGAN PENYAJIAN LAPORAN DENGAN SISTEM AKRUAL
40.
BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI RKPD – RKA OPD/SKPD
41.
BIMTEK PENYUSUNAN KUA PPAS DAN RKA OPD/SKPD
42.
BIMTEK MANAJEMEN RESIKO ATAU PERENCANAAN ANGGARAN BERBASIS RESIKO
43.
BIMTEK PENERAPAN STANDAR BIAYA MASUK (SBM) DAN STANDAR BIAYA KELUAR (SBK)
44.
BIMTEK PERPRES (PERATURAN PRESIDEN TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL (SHSR)
BIMTEK IMPLEMENTASI PENGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN APBD SESUAI DENGAN PERMENDAGRI TERBARU
46.
BIMTEK TATA CARA PENGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH (KKPD)
47.
BIMTEK PENGELOLAAN DANA TRANSFER KE DAERAH DALAM PERSPEKTIF UNDANGAN-UNDANG TERBARU
48.
IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DALAM RANGKA PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
49.
PENGELOLAAN DANA TRANSFER KE DAERAH (TKD) TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
50.
BIMTEK SISTEM DAN PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD, SKPKD SERTA MEKANISME PENYUSUNAN RPJMD, RPJPD, RENSTRA OPD
51.
BIMTEK PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA OPD/SKPD SERTA PERENCANAAN PELAKSANAAN RKPD,RPJMD DAN RPJPD BERDASARKAN PERMENDAGRI YANG BERLAKU
52.
BIMTEK PENYUSUNAN NERACA AWAL DAN AKHIR TAHUN PEMERINTAH DAERAH
53.
BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN RKA DAN DPA INSTANSI PEMERINTAH
54.
BIMTEK STANDARISASI PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA (SPKN)
55.
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD)
56.
PENGUATAN FUNGSI PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
67.
PENINGKATAN KAPASITAS APIP DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
58.
BIMTEK AUDIT INTERN INSPEKTORAT DAERAH SEBAGAI APARATUR PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
59.
BIMTEK PEMANTAUAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK DENGAN MENGUNAKAN SIPTL (SISTEM PEMANTAUAN TINDAK LANJUT)
60.
BIMTEK TATA CARA MENGANTISIPASI PEMERIKSAAN OLEH BPK-RI, SERTA SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN EKSTERNAL PEMERINTAH DAERAH
61.
STRATEGI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN ANGGARAN, PERENCANAAN, PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH SERTA PENGELOLAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH BERBASIS E-BUDGETING
62.
BIMTEK PROSES AKUNTANSI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
63.
BIMTEK KEBIJAKAN PERJALANAN DINAS BAGI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DALAM APBD
64.
BIMTEK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH APBD SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN
65.
BIMTEK MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN APBD
66.
BIMTEK PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG PEMBENDAHARAAN NEGARA
67.
PENINGKATAN TATA KELOLA, DAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA OPD/SKPD, TUPOKSI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN OPD, TUNTUTAN PEMBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI (TPTGR), SERTA ANTISIPASI PEMERIKSAAN TERHADAP BENDAHARAWAN (UANG/BARANG)
BIMTEK MEKANISME PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
95.
BIMTEK OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA HIBAH DAN BANSOS SECARA EFISIEN DAN TEPAT GUNA SESUAI DENGAN PERMENDAGRI YANG BERLAKU
96.
BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
97.
BIMTEK TATA KELOLA KEUANGAN UPT
98.
BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN RUMAH SAKIT / BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
99.
BIMTEK PENYUSUNAN RBA BLUD
100.
SISTEM DAN STRATEGI PENGELOLAAN PEMANFAATAN PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
101.
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD) BAGI BENDAHARA DAN SATUAN KERJA BLUD
102.
BIMTEK PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH BAGI BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD-PPKD)
103.
BIMTEK TATA CARA PERHITUNGAN BIAYA IURAN, KLAIM DAN PEMBERIAN JAMINAN KECELAKAANKERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH
104.
BIMTEK MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM BAGI PERGURUAN TINGGI
105.
MEKANISME PENGELOLAAN KEUANGAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
106.
BIMTEK PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH DAN ASET DAERAH BERDASARKAN APLIKASI E.SIPKD, E.REPORTING, E.SIAP/BMD
107.
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH TERKAIT LAKIP, RENSTRA, MANAJEMEN ASET DAN PENGELOLAAN KEUANGAN BENDAHARA PENGELUARAN OPD/SKPD SERTA PENERAPAN BERBASIS AKRUAL DALAM LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DAERAH
108.
DASAR – DASAR PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENGELOLAAN MANAJEMEN ASET DAERAH YANG EFEKTIF
109.
AUDIT KEUANGAN, AUDIT ASET, DAN AUDIT KINERJA MENUJU OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)
Ruang Lingkup Kepegawaian Daerah
Sumber daya manusia adalah aset penting dalam pemerintahan. Bimtek terkait kepegawaian daerah bertujuan untuk menyempurnakan sistem kepegawaian, mulai dari rekrutmen hingga pengembangan karir. Ini termasuk pelatihan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) yang efektif, kebijakan kompensasi, dan pemberdayaan pegawai. Data menunjukkan bahwa investasi dalam pelatihan dan pengembangan pegawai berhubungan dengan peningkatan kinerja organisasi dan kepuasan kerja. Contohnya, pendekatan manajemen berbasis kompetensi bisa mendukung identifikasi kebutuhan pelatihan lebih tepat.
BIMTEK KEPEGAWAIAN
No.
MATERI BIMTEK KEPEGAWAIANOPD 2024
1.
BIMTEK UU ASN NO. 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
2.
BIMTEK DAN SOSIALISASI MENGENAI PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 17 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NO. 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGARA SIPIL (PNS)
3.
BIMTEK KEBIJAKAN MANAJEMEN PNS DAN MANAJEMEN PPPK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG (UU) ASN NO. 20 TAHUN 2023 SERTA TATA CARA SINKRONISASI RENCANA KERJA BIDANG MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
4.
BIMTEK KEBIJAKAN MANAJEMEN PNS DAN MANAJEMEN PPK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG (UU) ASN NO. 20 TAHUN 2023 SERTA IMPLEMENTASI PERUBAHAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) NO. 3 TAHUN 2023 TENTANG ANGKA KREDIT, KENAIKAN PANGKAT DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL
5.
BIMTEK PENYENYEDERHANAAN KEBIJAKAN JABATAN FUNGSIONAL DALAM PERMENPAN RB NO. 1 TAHUN 2023
6.
BIMTEK TATA CARA PERHITUNGAN ANGKA KREDIT SESUAI PERATURAN BKN TERBARU
7.
BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN JABATAN FUNGSIONAL
8.
BIMTEK PEMBINAAN KEPEGAWAIAN JABATAN FUNGSIONAL BERDASARKAN PERATURAN BKN TERBARU
9.
BIMTEK ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DAERAH DAN ANALISIS MANAJEMEN SDM APARATUR PNS DAERAH SERTA STANDAR PELAYANAN PUBLIK
10.
BIMTEK SISTEM MUTASI KEPEGAWAIAN
11.
BIMTEK ANALISIS JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
12.
STANDAR PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
13.
BIMTEK STANDAR KOMPETENSI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
14.
BIMTEK PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS DAN PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)
15.
BIMTEK ANALISIS JABATAN (ANJAB), ANALISIS BEBAN KERJA (ABK) DAN SOP APARATUR SIPIL NEGARA
16.
BIMTEK IMPLEMENTASI ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA SESUAI PERATURAN PERMENPAN RB TERBARU
17.
BIMTEK ANALISIS BEBAN KERJA (ABK) DAN EVALUASI JABATAN SERTA MANAJEMEN PENILAIAN KINERJA INDIVIDU PNS SEBAGAI PENILAIAN AKUMULASI KINERJA OPD
18.
BIMTEK STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SERTA LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI/KOTA/KABUPATEN
19.
BIMTEK PENINGKATAN KINERJA ASN MELALUI PEMAHAMAN SASARAN KERJA PEGAWAI DALAM SOP KEPEGAWAIAN
No.
MATERI BIMTEK KEPEGAWAIAN OPD 2024
20.
BIMTEK PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
21.
BIMTEK PENYUSUNAN EVALUASI JABATAN DAN PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH
22.
BIMTEK ANALISIS BEBAN KERJA (ABK) DAN EVALUASI JABATAN SERTA MANAJEMEN PENILAIAN KINERJA INDIVIDU SEBAGAI PENILAIAN AKUMULASI KINERJA SKPD/LEMBAGA/INSTANSI PEMERINTAH
23.
BIMTEK IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG (UU) ASN MELALUI SKP BULANAN DENGAN MENGUNAKAN PRAKTEK DAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH YANG BERLAKU TENTANG PERANGKAT DAERAH
24.
BIMTEK MANAJEMEN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PEMERINTAH DAERAH
25.
BIMTEK SISTEM ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SERTA PENGUATAN KINERJA ASN
26.
BIMTEK SISTEM ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SERTA STRATEGI PENINGKATAN DAN PENGUATAN KINERJA PNS DALAM TANGKA TERWUJUDNYA PRESTASI KERJA, KOMPETENSI DAN PROFESIONALISME SEBAGAI APARATUR DAERAH
27.
BIMTEK PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL
28.
BIMTEK SISTEM ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SERTA STRATEGI PENINGKATAN DAN PENGUATAN KINERJA PNS DALAM RANGKA TERWUJUDNYA PRESTASI KERJA, KOMPETENSI DAN PROFESIONALISME SEBAGAI APARATUR DAERAH TERKAIT DENGAN SISTEM BARU MANAJEMEN PENILAIAN KINERJA INDUVIDU/PNS
29.
BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN PERTIMBANGAN TEKNIS KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN PERATURAN BKN TERBARU
30.
BIMTEK IMPLEMENTASI MANAJEMEN TALENTA ASN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA MENUJU SISTEM MERIT BERDASARKAN PERATURAN PERMENPAN RB YANG BERLAKU
31.
BIMTEK PENGELOLAAN KINERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) BERDASARKAN PERATURAN PERMENPAN RB YANG BERLAKU
32.
BIMTEK PENGELOLAAN KINERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (PNS) DAN PEDOMANPENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) SERTA PENILAIAN KINERJA BERDASARKAN PERATURAN PERMENPAN RB
33.
BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN SKP DAN PENILAIAN KINERJA BERDASARKAN PERATURAN PERMENPAN RB YANG BERLAKU
34.
BIMTEK MANAJEMEN KEPEGAWAIAN BERBASIS PENILAIAN KINERJA PRESTASI, PENILAIAN KINERJA PNS DAN PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP)
35.
BIMTEK PENYUSUNAN E-DUPAK SERTA PRAKTIK APLIKASI
36.
BIMTEK DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT (DUPAK) JABATAN FUNGSUONAL DAN PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI
37.
BIMTEK SISTEM KERJA PADA INSTANSI PEMERINTAH UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI BERDASARKAN PERATURAN PERMENPAN RB YANG BERLAKU
No.
MATERI BIMTEK KEPEGAWAIANOPD 2024
38.
BIMTEK PELAKSANAAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) YANG BERLAKU
39.
BIMTEK PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 17 TAHUN 2020 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
40.
BIMTEK MANAJEMEN KINERJA PNS DAN PENYUSUNAN SKP DAN PENILAIAN KINERJA PNS BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
41.
BIMTEK PEDOMAN PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)
42.
BIMTEK MANAJEMEN KONFLIK DAN KRISIS (CONFLICT AND CRISIS MANAGEMENT) BAGI APARATUR PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PEMERINTAH DAERAH
43.
BIMTEK DISIPLIN PNS BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH TERBARU
44.
BIMTEK PENGELOLAAN BELANJA PEGAWAI BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
45.
BIMTEK TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) BERDASARKAN PERMENPAN RB YANG BERLAKU
46.
BIMTEK SOSIALISASI PERUBAHAN ATAS PERATURAN BKN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) BERDASARKAN PERATURAN BKN YANG BERLAKU
47.
BIMTEK MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAHAN DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) SERTA HAK – HAK DAN KEWAJIBAN YANG DIREKRUT MELALUI JALUR PPK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH
48.
BIMTEK JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN PERMENPAN YANG BERLAKU
49.
BIMTEK SOSIALISASI SURAT EDARAN (SE) KA BKN TENTANG SASARAN KINERJA PEJABAT FUNGSIONAL
50.
BIMTEK PENERAPAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN BERBASIS KINERJA SERTA MEMBANGUN ETIKA DAN MORAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM MEWUJUDKAN GOOD PUBLIC GOVERMENT
51.
BIMTEK PENYUSUNAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH BERDASARKAN PERMENPAN RB
52.
BIMTEK MUTASI KEPEGAWAIAN DAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
BIMTEK PETUNJUK TEKNIS PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
55.
BIMTEK MANAJEMEN KEPEGAWAIAN, SASARAN KERJA PEGAWAIAN NEGERI SIPIL (SKP) DALAM PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS DAN ANALISIS KEPEGAWAIAN
56.
BIMTEK MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DALAM UPAYA PENINGKATAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH
57.
BIMTEK POLA PIKIR APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PELAYANAN MASYARAKAT
No.
MATERI BIMTEK KEPEGAWAIAN
58.
BIMTEK PEDOMAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS PENSIUN PNS DAN DATA PENSIUN JANDA / DUDA
59.
BIMTEK PENINGKATAN WAWASAN KETERAMPILAN SERTA SIKAP BAGI PNS MENGHADAPI MASA PRA DAN PASKA PENSIUN
60.
BIMTEK PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN KERJA, CACAT, DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA, SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI PEGAWAI ASN BERDASARKAN PERATURAN BKN YANG BERLAKU
61.
BIMTEK MEMAHAMI SAKIP DAN LAKIP SEBAGAI TOLAK UKUR KINERJA ASN
62.
BIMTEK TATA CARA PENGISIAN FORMULIR ANALISIS JABATAN (ANJAB) DAN ANALISIS BEBAN KERJA (ABK), PERHITUNGAN TINGKAT EFISIENSI DAN PRESTASI KERJA JABATAN/UNIT SERTA PENYUSUNAN DOKUMEN ANJAB DAN PETA JABATAN PADA PEMERINTAH PROVINSI/KOTA/KABUPATEN
63.
BIMTEK PENYUSUNAN SKP DAN PENILAIAN KINERJA
64.
BIMTEK SOSIALISASI PENYUSUNAN SKP JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA
65.
BIMTEK PEMETAAN JABATAN FUNGSIONAL JABATAN PELAKSANA
66.
BIMTEK PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN BERBASIS APLIKASI E-KINERJA
67.
BIMTEK PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN APLIKASI E-KINERJA BKN
68.
BIMTEK SOSIALISASI DAN PRAKTEK APLIKASI DISPAKATI DALAM PENYUSUNAN PAK SESUAI PERKA BKN NO. 3 TAHUN 2023 DAN PRAKTEK PENYUSUNAN SKP MENGUNAKAN APLIKASI E-KINERJA
69.
BIMTEK PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL
70.
BIMTEK SOSIALISASI KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
71.
BIMTEK PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
72.
BIMTEK PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAH BERBASIS KOMPETENSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
73.
BIMTEK PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
74
BIMTEK MCP (MONITORING CENTER FOR PREVENTION) AREA MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA
75.
BIMTEK ANALISIS KEPEGAWAIAN
No.
MATERI BIMTEK KEPEGAWAIAN
76.
BIMTEK ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DAERAH DAN ANALISIS MANAJEMEN SDM APARATUR PNS DAERAH SERTA STANDAR PELAYANAN PUBLIK
77.
BIMTEK STANDAR AUDIT KINERJA TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWAS
78.
BIMTEK JABATAN FUNGSIONAL ANALISIS KEBIJAKAN DAN PERHITUNGAN ANGKA KREDIT
79.
BIMTEK TATA CARA PELAKSANAAN PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS ASN SESUAI PERATURAN BKN
80.
BIMTEK IMPLEMENTASI CORE VALUE ASN BER-AKHLAK DAN WORK ATTITUDE BAGI ASN
81.
BIMTEK MONITORING CENTER FOR PREVENTION (MCP) AREA MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
82.
BIMTEK OPTIMASI TUGAS DAN FUNGSI BKSDM DALAM PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN
83.
BIMTEK PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP) BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
84.
BIMTEK PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP) BAGI DOKTER DAN TENAGA KESEHATAN
85
BIMTEK PENYUSUNAN SKP DAN PENILAIAN KINERJA PNS UNTUK BLUD DAN PUSKESMAS
86.
BIMTEK PENGEMBANGAN POLA KARIR DAN KOMPENSASI PNS
87.
BIMTEK NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANAAN BAGI PNS DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH
88.
BIMTEK IMPLEMENTASI UU ASN PENJABARAN PP 11 TAHUN 2017 MELALUI APLIKASI SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN BAGI SEMUA INSTANSI PEMERINTAH
89.
BIMTEK KENAIKAN PANGKAT PNS BERBASIS SISTEM APLIKASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN (SAPK)
90.
BIMTEK BUDAYA KERJA DAN BUDAYA ORGANISASI BAGI PNS
91.
BIMBINGAN TEKNIS PERENCANAAN KEPEGAWAIAN DAN AUDIT PERSONALIA SERTA BUDAYA KERJA PNS
92.
BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
93
BIMTEK KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA
94.
BIMTEK PENINGKATAN TUPOKSI STAF AHLI DALAM MENDUKUNG KINERJA PEMERINTAH DAERAH
95.
BIMTEK SERVICE EXCELLENCE RECEPTIONIST DAN OPERATOR INSTANSI PEMERINTAH
96.
BIMTEK PENYUSUNAN DAN PENERAPAN STANDAR MINIMAL
97.
BIMTEK PENYUSUNAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH
98.
BIMTEK PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA
99.
BIMTEK PERATURAN GAJI PNS
No.
BIMTEK KEPEGAWAIAN
100.
BIMTEK PENYUSUNAN EVALUASI JABBATAN DAN PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN SKT DAN SKM PEGAWAI NEGERI SIPIL
101.
BIMTEK TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON II, III, IV DAN PELAKSANA SERTA PEJABAT FUNGSIONAL
102.
BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN, PERHITUNGAN DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
103.
BIMTEK TATA CARA PENJATUHAN HUKUM DISIPLIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
104.
BIMBINGAN TEKNIS MANAJEMEN KEPEGAWAIAN BERBASIS KINERJA SERTA MEMBANGUN ETIKA DAN MORAL ASN DALAM MEWUJUDKAN GOOD PUBLIC GOVERMENT
105.
BIMBINGAN TEKNIS PENGANGKATAN DAN HAK SERTA KEBAJIBAN ANALISIS KEPEGAWAIAN
106.
BIMTEK KRITERIA PENETAPAN KEBUTUHAN PNS DAERAH
107.
BIMTEK TATA CARA PERUMUSAN DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
108.
BIMTEK TATA CARA PENGUBAHAN DAN PENAMBAHAN JABATAN PELAKSANA PADA OPD DI DAERAH
109.
BIMTEK STRATEGI TERPADU MENGHADAPI KEBIJAKAN ZERO GROWTH FORMASI PNS
110.
BIMTEK EVALUASI JABATAN TERKAIT REFORMASI BIROKRASI
111.
BIMTEK SOSIALISASI ETIKA DAN DISIPLIN PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TERKAIT SKP
112.
BIMTEK ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT
113.
BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS PNS DAERAH
Ruang Lingkup Barang dan Aset Daerah
Manajemen barang dan aset daerah merupakan bagian Integral dalam pengelolaan sumber daya pemerintah. Bimtek ini mengajarkan teknik pencatatan, pemeliharaan, dan pengelolaan aset agar bisa dimanfaatkan secara optimal. Berdasarkan analisis, prosedur yang sistematis dan modern dalam pengelolaan aset dapat mengurangi biaya operasional dan memastikan aset digunakan sesuai tujuan. Implementasi teknologi informasi dalam pencatatan aset, misalnya, bisa memberikan data yang real-time dan akurat untuk pengambilan keputusan.
Bimtek Aset Barang Milik Daerah
berikut ini kami lampirkan beberapa materi pelatihan mengenai Aset atau Barang Milik Daerah yang bisa bapak atau ibu ikuti, sebagai berikut;
No.
Bimtek Aset Barang Milik Daerah
1.
BIMTEK PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH
2.
BIMTEK TATA KELOLA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
3.
BIMTEK PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH SERTA METODE PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH
4.
BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN DAN OPTIMALISASI ASET ATAU BARANG MILIK DAERAH
5.
BIMTEK TATA CARA DAN TEKNIK PENILAIAN ASET DAERAH
6.
BIMTEK PENGELOLAAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH BERDASARAKAN PERMENDAGRI YANG BERLAKU SERTA PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BARANG MILIK DAERAH
7.
BIMBINGAN TEKNIS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BARANG DAN ASET DAERAH (SIMBADA)
8.
BIMTEK MANAJEMEN ASET DAERAH DAN INVESTASI ASET
9.
BIMTEK SENSUS BARANG MILIK DAERAH
10.
BIMTEK PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH
11.
BIMBINGAN TEKNIS AKUNTASI ASET TETAP DAN PENYUSUSNAN ASET TETAP SERTA SISTEM DAN TATA CARA PENGHAPUSAN ASET DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH
12.
BIMTEK MANAJEMEN ASET DAERAH
13.
BIMTEK PEMERIKSAAN ASET TETAP
14.
BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENGELOLAAN MANAJEMEN ASET DAERAH YANG EFEKTIF
15.
BIMTEK PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH DAN ASET DAERAH BERBASIS APLIKASI E-SIKAP, E-REPORTING, E-SIAP BMD
16.
BIMTEK STRATEGI PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD) DAN METODE PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH
17.
BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN BARANG ATAU ASET MILIK DAERAH SERTA SSTRATEGI MENUJU LAPORAN KEUANGAN WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)
18.
BIMBINGAN TEKNIS PENATAUSAHAAN BMD/ASET BAGI PENGELOLA BARANG BAIK DI INSTANSI MAUPUN KANTOR
19.
BIMTEK TATA CARA PELAKSANAAN, PEMBUKUAN, INVENTARISASI, DAN PELAPORAN BARANG MILIK DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH DALAM NEGERI (PERMENDAGRI)
20.
BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN BARANG DAN ASET MILIK DAERAH SERTA PROGRAM PENILAIAN ASET BAGI BENDAHARA BARANG OPD SESUAI PERATURAN PEMERINTAH DALAM NEGERI (PERMENDAGRI)
21.
BIMTEK PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN TUNJANGAN KEPADA PEJABAT ATAU PEGAWAI YANG MELAKSANAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
No.
Bimtek Aset Barang Milik Daerah
22.
BIMBINGAN TEKNIS MANAJEMEN ASET DAERAH DAN INVENTARISASI ASET DALAM UPAYA PENGELOLALAAN ASET DAERAH, AKUNTANSI PENYUSUTAN ASET DAN PENGHAPUSAN ASET SERTA PERTANGGUNGJAWABAN ASET DAERAH
23.
BIMTEK TRANSFORMASI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)
24.
BIMTEK BARANG MILIK DAERAH (BMD)
25.
BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN ASET / BARANG MILIK DAERAH SERTA IMPLEMENTASI AKUNTANSI
26.
BIMTEK SISTEM INFORMASI APLIKASI PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH (SIAP-BMD)
27.
BIMTEK AUDIT BARANG MILIK DAERAH
28.
BIMTEK TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG, SERTA TATA CARA PEMENUHAN KEWAJIBAN DAN HAK PERPAJAKAN BAGI BENDAHARAN DAN PPTK DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA MILIK DAERAH
29.
BIMBINGAN TEKNIS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET DAERAH (SIMBADA) MEWUJUDKAN GOOG GOVERNANCE
30.
BIMTEK PENGHAPUSAN ASET DAERAH
31.
BIMTEK PENGELOLAAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH
32.
BIMTEK PENGURUS BARANG OPD DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
33.
BIMTEK ASET DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
34.
BIMTEK PENGELOLAAN, PEMANFAATAN, INVENTARISASI DAN SENSUS BARANG DAERAH
35.
BIMTEK PENGELOLAAN ASET DESA YANG AKUNTABEL DAN TRANSPARAN DENGAN APLIKASI SIPADES
Berikut kami informasikan Biaya Pelatihan/Bimtek Kepegawaian, untuk Tahun Anggaran 2024 di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Oktober, November, Deseember 2024 yang diselenggarakan secara swadana dengan biaya kontribusi:
Catatan: Rp. 5.000.000,- ( Menginap ) Rp. 3.500.000,-( Tidak Menginap) Rp. 1.500.000,- ( Online / zoom) Minimal 5 Orang Peserta * ( syarat ketentuan berlaku ).
Catatan Untuk Fasilitas Peserta: –Diskon (1 Juta / Peserta Untuk 10 Pendaftar Pertama) –Pelatihan selama 2 hari –Menginap 3 Malam Twin Share (Bagi Peserta Menginap) –Konsumsi (Coffe Break 2x dan Lunch 2x) (bagi peserta yang menginap) –Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Note Book dan Makalah serta SERTIFIKAT BIMTEK) –Tas Ransel Eksklusif –Antar Jemput Bandara Bagi Peserta Group (Minimal 5 Orang) –Konfirmasi selambat-lambanya H-2 sesuai jadwal kegiatan Konfirmasi pendaftaran dapat menghubungi – Telp./Fax. ( 021 ) 2464 8790 – Konf : 0853 6872 7772 dan 0812 8987 7773 – Info Diklat (PIN BB : LK131M)
Demikian Informasi Jadwal Pelatihan Keuangan, Jadwal Bimtek Kepegawaian, Jadwal Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jadwal Seminar Perpajakan, Jadwal Diklat Pemerintahan, Jadwal Bimtek Barang dan Aset (Jadwal Bimtek BMD) dan Jadwal Diklat lain-lainnya untuk di tahun anggaran 2024 di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Oktober, November, Desember 2024.
