Author name: lki

Bimtek Pengelolaan Keuangan BLU

Bimtek Pengelolaan Keuangan BLU (Badan Layanan Umum)

Bimtek Pengelolaan Keuangan BLU ( Badan Layanan Umum ) – merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Bimtek Sistem Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi Penguna Anggaran

Bimtek Sistem Administrasi Keuangan Dan Perencanaan

Bimtek Sistem Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi Penguna Anggaran – Administrasi keuangan dan perencanaan pemerintah merupakan dua pilar fundamental yang saling terkait erat dalam menjamin efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya negara atau daerah. Administrasi keuangan mencakup seluruh siklus pengelolaan dana publik mulai dari penerimaan, penyimpanan, pembukuan, pengeluaran, hingga pertanggungjawaban dan pelaporan, yang harus dilakukan […]

Bimtek LAKIP RENSTRA DAN AKIP

Bimtek LAKIP RENSTRA DAN AKIP

LAKIP maupun RENSTRA merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai komunikasi pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah daerah yang juga merupakan pedoman yang diharapkan dapat mendorong tumbuhnya instansi pemerintah yang efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannnya.

Bimtek Tugas dan Tanggung Jawab bagi Bendahara OPD serta Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)

Bimtek Tugas dan Tanggung Jawab bagi Bendahara OPD/SKPD

Bimtek Tugas dan Tanggung Jawab bagi Bendahara OPD serta Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) – tugas dan tanggung jawab Bendahara OPD sangat krusial untuk meningkatkan kompetensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Materi bimtek ini umumnya mencakup berbagai aspek penting sesuai dengan regulasi terbaru. Sebagaimana diketahui bersama bahwa bendahara keuangan Satuan Kerja Perangkat […]

Sosialisasi PP Nomor 27 tahun 2014 sebagai pengganti PP Nomor 6 tahun 2006 yang pernah direvisi sebelumnya melalui PP Nomor 38 tahun 2008

     Sebagaimana tertuang dalam pasal 1 Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara tidak hanya mencakup hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, tetapi juga segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Barang […]

Scroll to Top