Bimtek Implementasi Otonomi Khusus Papua Dan Peran DPRK Jalur Otonomi Khusus Dalam Sistem Manajemen Anggaran Dana Desa – Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam rangka mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP), serta memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat Papua untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Implementasi Otonomi Khusus Papua membutuhkan dukungan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan Otonomi Khusus adalah pengelolaan anggaran, termasuk pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan anggaran pembangunan yang dialokasikan untuk mendukung kemajuan kampung atau desa.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di Papua, keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), termasuk anggota DPRK yang diangkat melalui mekanisme pengangkatan dalam rangka Otonomi Khusus, memiliki peran strategis dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat adat dan Orang Asli Papua. Peran tersebut perlu diwujudkan melalui fungsi representasi, pengawasan, serta keterlibatan dalam mendorong kebijakan anggaran yang berpihak kepada masyarakat. Bimtek Implementasi Otonomi Khusus Papua Dan Peran DPRK Jalur Otonomi Khusus Dalam Sistem Manajemen Anggaran Dana Desa

Di sisi lain, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) serta Dana Desa membutuhkan sistem manajemen yang terencana, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Pengelolaan anggaran kampung harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik masyarakat Papua. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, anggota DPRK jalur pengangkatan Otonomi Khusus, kepala kampung, perangkat kampung, serta pihak terkait lainnya agar memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi Otonomi Khusus Papua, peran DPRK, serta sistem manajemen pengelolaan anggaran Dana Desa.

Daftar Isi Bimtek Implementasi Otonomi Khusus Papua Dan Peran DPRK Jalur Otonomi Khusus Dalam Sistem Manajemen Anggaran Dana Desa

Latar Belakang Bimtek

Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua merupakan bentuk desentralisasi asimetris yang diberikan negara sebagai pengakuan terhadap kekhususan masyarakat Papua. Landasan utamanya adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Salah satu substansi penting dalam regulasi tersebut adalah penguatan representasi politik Orang Asli. Bimtek Implementasi Otonomi Khusus Papua Dan Peran DPRK Jalur Otonomi Khusus Dalam Sistem Manajemen Anggaran Dana Desa

Papua (OAP) melalui mekanisme pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) dari unsur OAP. Anggota DPRK jalur Otsus memiliki kedudukan setara dengan anggota hasil pemilihan umum dan menjalankan fungsi legislasi, anggaran, serta pengawasan. Dalam konteks pembangunan desa/kampung, peran pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa menjadi sangat krusial. Dana Desa merupakan instrumen penting dalam mendukung Pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan di Tingkat kampung/desa, termasuk di wilayah Papua. Bimtek Implementasi Otonomi Khusus Papua Dan Peran DPRK Jalur Otonomi Khusus Dalam Sistem Manajemen Anggaran Dana Desa

Praktik di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam tata Kelola Dana Desa, antara lain terkait perencanaan yang belum sepenuhnya partisipatif, pelaksanaan yang belum optimal, pelaporan yang belum akurat, serta pengawasan yang masih lemah. DPRK, termasuk anggota jalur Otsus, memiliki peran strategis dalam mengawal kebijakan pemerintahan kampung/desa melalui pembentukan Peraturan Daerah (Perda), pembahasan anggaran, serta pengawasan terhadap penyaluran dan pemanfaatan Dana Desa agar tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

Oleh karena itu, diperlukan Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk memperkuat kapasitas anggota DPRK jalur Otsus dan pemangku kepentingan terkait dalam memahami implementasi Otsus Papua sekaligus peran mereka dalam sistem manajemen anggaran Dana Desa, agar pelaksanaan pembangunan di tingkat desa/kampung dapat berjalan lebih efektif dan berpihak kepada masyarakat, khususnya Orang Asli Papua. Bimtek Implementasi Otonomi Khusus Papua Dan Peran DPRK Jalur Otonomi Khusus Dalam Sistem Manajemen Anggaran Dana Desa

Maksud dan Tujuan

Maksud

Kegiatan Bimbingan Teknis ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kapasitas peserta dalam mengimplementasikan kebijakan Otonomi Khusus Papua, memahami peran DPRK jalur pengangkatan Otonomi Khusus, serta meningkatkan kemampuan dalam sistem manajemen pengelolaan anggaran Dana Desa atau keuangan kampung. Bimtek Implementasi Otonomi Khusus Papua Dan Peran DPRK Jalur Otonomi Khusus Dalam Sistem Manajemen Anggaran Dana Desa

Tujuan

Memahami kebijakan dan regulasi terbaru mengenai implementasi Otonomi Khusus Papua.
Meningkatkan pemahaman mengenai kewenangan dan kelembagaan pemerintahan dalam pelaksanaan Otonomi Khusus.
Memahami kedudukan, tugas, fungsi, dan peran DPRK jalur pengangkatan Otonomi Khusus.
Meningkatkan kapasitas DPRK dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat adat dan Orang Asli Papua.
Memahami sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan kampung.
Meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan Dana Desa dan APBK secara transparan dan akuntabel.
Memahami mekanisme pengawasan dan evaluasi penggunaan anggaran kampung.
Mendorong sinergi antara DPRK, pemerintah daerah, pemerintah kampung, dan masyarakat.
Mencegah penyimpangan dalam pengelolaan anggaran melalui penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Materi Pembahasan

ini adalah sementara/sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan terbitnya undang undang yang baru nantinya. berikut ini untuk pembahasan materi Bimtek Implementasi Otonomi Khusus Papua Dan Peran DPRK Jalur Otonomi Khusus Dalam Sistem Manajemen Anggaran Dana Desa, yaitu sebagai berikut:

Kebijakan dan Implementasi Otonomi Khusus Papua
Kedudukan dan Peran DPRK Jalur Pengangkatan Otonomi Khusus
Sistem Manajemen Perencanaan dan Penganggaran Dana Desa
Tata Kelola dan Pengelolaan Keuangan Kampung
Peran DPRK dalam Pengawasan Anggaran dan Pembangunan Kampung
Transparansi, Akuntabilitas, dan Pencegahan Penyimpangan Anggaran
Studi Kasus Pengelolaan Anggaran Kampung

Sasaran Peserta

Berikut ini adalah sasaran peserta dalam mengikuti Bimtek Implementasi Otonomi Khusus Papua Dan Peran DPRK Jalur Otonomi Khusus Dalam Sistem Manajemen Anggaran Dana Desa, yaitu sebagai berikut:

Sekretariat DPRK.
Anggota DPRK kabupaten/kota.
Anggota DPRK jalur pengangkatan Otonomi Khusus.
Inspektorat Daerah.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Desa.
Bappeda atau perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan.
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Kepala distrik atau camat.
Kepala kampung dan perangkat kampung.
Badan Permusyawaratan Kampung atau lembaga sejenis sesuai ketentuan daerah.
Tokoh adat, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat terkait

Hasil Yang Diharapkan

Setelah mengikuti kegiatan Bimtek, peserta diharapkan:

Peningkatan Kapasitas Regulasi: Memahami secara mendalam regulasi terbaru terkait implementasi Otonomi Khusus Papua serta arah kebijakan pembangunan di tingkat kampung/desa.
Penguatan Peran Legislasi & Pengawasan: Mengoptimalkan peran, fungsi, dan wewenang anggota DPRK—khususnya dari jalur pengangkatan Otonomi Khusus—dalam melakukan pengawasan terhadap alokasi, penyaluran, dan pemanfaatan Dana Desa agar lebih efektif.
Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel: Menerapkan sistem manajemen perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) dan Dana Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Pencegahan Penyimpangan Anggaran: Mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan kampung guna meminimalisir risiko temuan audit, penyimpangan, serta potensi masalah hukum.
Sinergi Antar-Pemangku Kepentingan: Terwujudnya kerja sama yang harmonis dan sinergis antara DPRK, pemerintah daerah, pemerintah kampung, Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), serta unsur masyarakat adat dan Orang Asli Papua (OAP) dalam mengawal pembangunan yang berpihak kepada kesejahteraan masyarakat.

Lembaga Kajian Indonesia (LKI)

Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh peserta dapat meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan pemahaman dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, khususnya dalam mendukung implementasi Otonomi Khusus Papua serta mewujudkan pengelolaan anggaran Dana Desa yang efektif, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Selanjutnya Perkenalkan Kami Lembaga Kajian Indonesia (LKI) yang kredibel dan dari 2008 sampai dengan sekarang membantu para Aparatur Sipil Negara (ASN).dan Kami Juga Lembaga yang sudah Terdaftar Di Kementrian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) serta bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. dalam hal itu kami menawarkan kepada bapak/ibu, Dengan Tema Bimtek Implementasi Otonomi Khusus Papua Dan Peran DPRK Jalur Otonomi Khusus Dalam Sistem Manajemen Anggaran Dana Desa.

Untuk selanjutnya Konfirmasi Pendaftaran pada kegiatan ini dapat menghubungi Sekretariat Panitia di Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi kami melalui: Hotline: 0853 6872 7772 – 0812 8987 7773.

JADWAL DAN TEMPAT KEGIATAN TA 2026
BERIKUT KAMI LAMPIRKAN JADWAL BIMTEK BULAN BERIKUTNYA

JADWAL BIMTEK DAN TEMPAT KEGIATAN BULAN OKTOBER 2026

01 – 02 Oktober	16 – 17 Oktober
08 – 09 Oktober	23 – 24 Oktober
12 – 13 Oktober	26 – 27 Oktober

JADWAL BIMTEK DAN TEMPAT KEGIATAN BULAN NOVEMBER 2026

02 – 03 November	12 – 13 November
05 – 06 November	16 – 17 November
09 – 10 November	24 – 25 November

Lokasi Pelatihan

Jakarta	Bandung	Surabaya	Bali	Medan
Batam	Yogyakarta	Malang	Lombok	Makassar
*untuk Info Lebih Selanjutnya Silahakan Hubungi kami… terima kasih

Catatan:
Rp. 5.000.000,- ( Menginap )
Rp. 4.000.000,-( Tidak Menginap)
Rp. 1.500.000,- ( Online / zoom) Minimal 5 Orang Peserta
* ( syarat ketentuan berlaku ).

Fasilitas Peserta:
– Pelatihan selama 2 hari
– Menginap 3 Malam Twin Share (Bagi Peserta Menginap)
– Tanda Peserta Bimtek
– Konsumsi (Coffee Break 2x dan Lunch 2x) Breakfast (bagi peserta yang menginap)
– Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Note Book dan Makalah serta SERTIFIKAT BIMTEK)
– Tas Ransel Eksklusif
– Konfirmasi selambat-lambatnya 3 hari sebelum pelaksanaan
– Bagi Peserta Group (Minimal 6 Orang) dapat Request untuk Tempat dan Waktunya
(Konf. 4 Hari sebelum Hari Pelaksanaan)