Bimtek Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara (BMN/D)

Bimtek Tata Cara Pengelolaan Aset dan Barang Milik Daerah/Negara (BMN/D) – Presiden Republik Indonesia (RI) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menetapkan peraturan pemerintah (PP) Nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah (BMN/D) untuk memenuhi perkembangan kebutuhan dan praktik yang ada di pengelolaan BMN/D.

PP Nomor 27 tahun 2014 ini yang diatur antara lain mendorong investasi dalam percepatan penyediaan infrastruktur, penyederhanaan birokrasi dalam rangka implementasi good governance di bidang pengelolaan aset  BMN/D, dan penguatan dasar hukum pengelolaan aset berupa kekayaan negara tertentu.

Bimtek Pengelolaan Aset Daerah

Baca Juga: Bimtek Pengelolaan Aset Daerah dan Strategi Pelaporan Keuangan Pemerintah Serta Tindah Lanjut dan Strategi Menghadapi Menghadapi Audit BPK

Melalui PP ini pemerintah memberikan dasar pengaturan lebih luas untuk menerapkan kebijakan secara lebih fleksibel dalam pelaksanaan pemanfaatan BMN/D serta menyediakan skema baru sebagai alternatif dalam rangka pemanfaatan BMN/D di penyediaan infrastruktur.
Dalam kebijakan itu mengatur penyesuaian jangka waktu dan tarif pemanfaatan BMN/D di infrastruktur. Penyesuaian jangka waktu dalam penyediaan infrastruktur antara lain untuk sewa dapat lebih dari lima tahun, dan kerja sama pemanfaatan dapat dilakukan hingga 50 tahun. Sebelumnya kerja sama pemanfaatan hanya 30 tahun.

Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai pengelolaan barang milik negara/daerah (BMN/D) maka Media Riset, Pendidikan dan Pelatihan Lembaga Kajian Indonesia (LKI) akan melaksanakan Bimtek Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara (BMN/D)yang diselenggarakan pada:

Bimtek aset