Permendagri no. 37 Tahun 2014 Tentang Penyusunan APBD TA 2017

Kepada Yth,

Gubernur
Walikota dan Bupati
DPRD
Kepala Dinas, Badan dan Kantor SKPD
Direktur Rumah Sakit Provinsi/Kota/Kabupaten
di – Seluruh Indonesia

Dengan hormat,

Penyusunan APBD TA 2015 di daerah harus disinkronkan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini pemerintah telah membuat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017 yang menetapkan tema telah menetapkan tema kebijakan fiskal tahun 2015, yaitu penguatan kebijakan fiskal dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. “Strategi kebijakan fiskal akan diarahkan untuk memperkuat stimulus fiskal guna mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sekaligus pemerataan hasil pembangunan nasional.

Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat adalah dengan mewujudkan penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015.

Dalam penyusunan dan pembahasan rancangan KUA, PPAS dan APBD tahun anggaran 2017, Pemerintah daerah dan DPRD harus lebih cermat dan komprehensif, khususnya dalam melengkapi peraturan perundangan yang dibuat di daerah, seperti Perda dan peraturan serta keputusan kepala daerah. Selain itu, DPRD harus terus meningkatkan kemampuannya untuk melaksanakan fungsi legislatif, anggaran dan pengawasan terhadap pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan daerah.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman Pemda, baik Eksekutif maupun Legislatif dalam penyusunan Anggaran Keuangan dan APBD di tahun 2017 serta Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 Media Riset, Pendidikan dan Pelatihan Lembaga Kajian Indonesia(LKI) akan melaksanakan Sosialisasi “Permendagri No. 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD TA 2017 serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD” pada: