Kategori: Informasi

BIMTEK / Diklat Tata Cara Pegadaan Pinjaman Luar Negeri & Penerimaan Hibah (PP No.10 THN 2011) serta Mekanisme Pengelolaan Hibah (PMK Nomor 191/PMK.05/2011)

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 ini menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri. Pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah harus memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan […]

Bimtek Pedoman Pengadaan Alkes Dan Obat Dengan Pelelangan Dan Pengadaan Tanpa Tender Berdasarkan Peraturan Presiden No. 16 Thn 2018 Dan Permenkes Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (E-Catalogue)

Bimtek Pedoman Pengadaan Alkes Dan Obat Dengan Pelelangan Dan Pengadaan Tanpa Tender Berdasarkan Peraturan Presiden No. 16 Thn 2018 Dan Permenkes Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (E-Catalogue) – Sektor kesehatan memiliki peranan yang esensial, dimana kebutuhan akan pelayanan kepada masyarakat sangatlah besar, sehingga diperlukan dukungan infrastruktur dan sumber daya medis […]

Bimtek Penilaian Prestasi Kerja PNS Dan Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

Bimtek Penilaian Prestasi Kerja PNS Dan Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) – bertujuan untuk menjamin objektifitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja & sistem karier, yg dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja PNS diarahkan sebagai pengendalian perilaku kerja produktif yg disyaratkan untuk mencapai hasil kerja yg disepakati. Penilaian prestasi kerja PNS […]

Bimtek/Diklat Out Bound Singapura & Malaysia

BIMBINGAN TEKNIS DAN DIKLAT JADWAL KEGIATAN KHUSUS BATAM SEMESTER I TAHUN 2020 TEMPAT PELAKSANAAN Januari 2020 Februari 2019 Maret 2019 April 2019 Mei 2019 BIDANG KEUANGAN DAERAH BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH BIDANG APARTUR PEMERINTAH BIDANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH BIDANG ASET DAERAH 20 – 21 Januari 2020 10 – 11 Februari 2020 19 – 20 […]

BIMTEK PENGADAAN ALKES DAN OBAT DENGAN PELELANGAN DAN PENGADAAN TANPA TENDER BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NO.4 TAHUN 2015 (PERUBAHAN KEEMPAT PERPRES NO. 54 TAHUN 2010) DAN Permenkes Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (e-catalogue)

BIMTEK PENGADAAN ALKES DAN OBAT DENGAN PELELANGAN DAN PENGADAAN TANPA TENDER Sektor kesehatan memiliki peranan yang esensial, dimana kebutuhan akan pelayanan kepada masyarakat sangatlah besar, sehingga diperlukan dukungan infrastruktur dan sumber daya medis yang memadai, dimana kebutuhan utama adalah Peralatan Kesehatan (ALKES) serta obat-obatan. Katalog Elektronik (E-Catalogue) adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, […]

Tugas dan Tanggung Jawab bagi Bendahara SKPD serta Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)

Sebagaimana diketahui bersama bahwa bendahara keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki peranan yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam mendukung mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Untuk itu diperlukan kompetensi yang memadai, baik dalam hal mekanisme pembayaran maupun pembukuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas dan tanggung jawab bendahara keuangan sangat […]

Bimtek Bendahara Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

Bimtek Bendahara Pengeluaran: Rekonsiliasi serta Verifikasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bendahara – Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No : PMK-162/PMK.05/2013 dan Perdirjen Perbendaharaan No : PER-03/PB/2014, Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Pengeluaran dibuat sebagai wujud dari pertanggungjawaban bendahara atas uang yang dikelolanya. LPJ dibuat oleh bendahara setiap bulan dan disampaikan paling lambat tanggal  10 bulan berikutnya Satuan kerja diharapkan mampu mengantisipasi agar […]

Bimtek Diklat / Sosialisasi Permendagri No. 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD TA 2018 serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Dengan Hormat Penyusunan APBD TA 2017 di daerah harus disinkronkan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini pemerintah telah membuat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017 yang menetapkan tema telah menetapkan tema kebijakan fiskal tahun 2017, yaitu penguatan kebijakan fiskal dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. “Strategi kebijakan fiskal akan diarahkan untuk […]

Bimtek Perencanaan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah

Bimtek Perencanaan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah – Penetapan para pengelola keuangan daerah merupakan salah satu syarat pelaksanaan anggaran. Dalam pelaksanaannya kepala daerah melimpahakan sebagian wewenang kepada sekretaris daerah untuk bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah. Sekretaris daerah mempunyai tugas koordinasi di bidang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD, menyiapakan pedoman pelaksanaan APBD, dan memberikan persetujuan […]

Bimtek Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pegawai negeri Sipil

Bimtek Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pegawai negeri Sipil (PNS) – Dalam rangka mendorong peningkatan kualitas manajemen pemerintahan dan peningkatan kualitas layanan publik, maka pemetaan kompetensi yang dibutuhkan setiap jabatan untuk mencapai standar yang ditetapkan sangat penting. Bahwa dalam rangka menjamin obyektivitas dan kualitas pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan, diperlukan Standar Kompetensi Jabatan Pegawai […]

Bimtek Sistem Mutasi Kepegawaian Daerah

Bimtek Sistem Mutasi Kepegawaian Daerah ASN – Mutasi Pejabat pada dasarnya merupakan sebuah rutinitas yang wajar dalam sistem kepegawaian kita berdasarkan UU 43 Tahun 1999. Mutasi OPD yang secara teknis dalam UU ini diartikan sebagai perpindahan, merupakan sebuah mekanisme kebijakan tentang bagaimana mengatur pemindahan pejabat dalam suatu jabatan. Persoalan yang muncul kemudian adalah bahwa kewenangan […]

Bimtek Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan serta Manajemen Penilaian Kinerja Individu/PNS Sebagai Penilaian Akumulasi Kinerja OPD

Bimtek Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan serta Manajemen Penilaian Kinerja Individu/PNS Sebagai Penilaian Akumulasi Kinerja OPD – Ketidak efektifan dan ketidak efisienan organisasi pemerintah dapat disebabkan oleh ketidaksesuaian atau mismatch antara ketersediaan sumberdaya aparatur, baik kualitas maupun kuantitas, dengan tuntutan kebutuhan organisasi. Pemetaan kebutuhan aparatur melalui Analisis Beban Kerja (ABK) merupakan instrumen untuk […]