Tag: info jadwal bimtek diklat keuangan kepegawaian skpd instansi pemerintahan pengadaan barang jasa pemerintah informasi pelatihan aset daerah bumn pajak materi ujian

Bimtek Pengelolaan Keuangan BLU/BLUD ( Badan Layanan Umum )

Bimtek pengelolaan Keuangan BLU/BLUD – Pada tahun 2005 dikeluarkan PP No. 23/2005 dan Permendagri No 61/2007 yang mengatur tentang pengelolaan keuangan pada BLU dimana semua Rumah Sakit pemerintah harus berubah statusnya menjadi BLU/BLUD. Aturan ini menjadi landasan hukum bagi RS pemerintah untuk lebih otonom dibidang keuangan. Dengan demikian, prinsip efisiensi harus menjadi bagian dari sistem […]

Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

Ujian Sertifikasi Pengadaan 2020 – Mengacu pada ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terbitnya PERPRES RI TERBARU  No. 16 Tahun 2018 atas Pengganti PERPRES RI No. 54 Tahun 2010 dan Aturan Turunannya. Konten dari Perpres terbaru akan mempermuda dan mempercepat Simplicity. Terdiri 15 Bab, memuat 94 pasal. Struktur aturan ini sangat disederhanakan. Pengaturan baru meliputi: Tujuan Pengadaan, […]

Bimtek Sosialisasi Permendagri Terbaru Tentang Dana Hibah dan bansos

Bimtek Sosialisasi Permendagri Terbaru Tentang Dana Hibah dan bansos – Untuk mengatasi permasalahan adanya pemberian hibah dan bantuan sosial, berkaitan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, Dana yang bersumber dari APBD. Maka pada tanggal 21 Mei 2012 ditetapkan Peraturan baru Permendagri No 39 Tahun 2012 […]

BIMTEK HUMAS DAN PROTOKOLER

BIMTEK HUMAS DAN PROTOKOLER – Bersama ini kami sampaikan penawaran Pelatihan “Bimtek Kebijakan Kehumasan Dan Keprotokoleran Serta Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Bidang Umum, Humas Dan Protokoler Di Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Produktivitas dan Mutu Pelayanan PubliK” Adapun pelaksanaan pelatihan ini akan diselenggarakan pada : JADWAL DAN TEMPAT KEGIATAN TA 2020 BERIKUT KAMI LAMPIRKAN JADWAL BIMTEK […]

Sosialisasi PP Nomor 27 tahun 2014 sebagai pengganti PP Nomor 6 tahun 2006 yang pernah direvisi sebelumnya melalui PP Nomor 38 tahun 2008

     Sebagaimana tertuang dalam pasal 1 Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara tidak hanya mencakup hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, tetapi juga segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Barang […]

Bimtek Implementasi Penerapan SAP Berbasis Akrual

Bimtek Implementasi Penerapan SAP Berbasis Akrual – Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri, telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, pada tanggal 3 Desember 2013. Peraturan […]

Bimtek Kinerja dan Tugas Camat/Lurah/Kepala Desa & Sekretaris Desa

Bimtek Kinerja dan Tugas Camat/Lurah/Kepala Desa & Sekretaris Desa – Sebagai miniatur negara Indonesia, Desa menjadi arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan (perangkat Desa). Di satu sisi, para perangkat Desa menjadi bagian dari birokrasi negara yang mempunyai daftar tugas kenegaraan, yakni menjalankan birokratisasi di level Desa, melaksanakan program-program pembangunan, memberikan […]

Bimtek Sistem Mutasi Kepegawaian Daerah

Bimtek Sistem Mutasi Kepegawaian Daerah ASN – Mutasi Pejabat pada dasarnya merupakan sebuah rutinitas yang wajar dalam sistem kepegawaian kita berdasarkan UU 43 Tahun 1999. Mutasi OPD yang secara teknis dalam UU ini diartikan sebagai perpindahan, merupakan sebuah mekanisme kebijakan tentang bagaimana mengatur pemindahan pejabat dalam suatu jabatan. Persoalan yang muncul kemudian adalah bahwa kewenangan […]

BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN RUMAH SAKIT BLU/BLUD

BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN RUMAH SAKIT BLUD/BLUD – Pada tahun 2005 dikeluarkan PP No. 23/2005 dan Permendagri No 61/2007 yang mengatur tentang pengelolaan keuangan pada BLU dimana semua Rumah Sakit pemerintah harus berubah statusnya menjadi Badan Layanan Umum BLU/BLUD. Aturan ini menjadi landasan hukum bagi RS pemerintah untuk lebih otonom dibidang keuangan. Dengan demikian, prinsip efisiensi […]