BIMTEK KEPEGAWAIAN – adalah bentuk pelatihan serta seminar yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, sedangan pengertian kepegawaian adalah segala hal mengenai hak, kewajiban, kedudukan dan pembinaan terhadap pegawai. Pegawai merupakan tenaga kerja manusia, baik rohani maupun jasmani yang senantiasa dibutuhkan. bimtek kepegawaian 2024
Bimtek Kepegawaian sebagai Pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN)
Pengembangan ASN itu penting, oleh karena itu harus adanya peningkatan mutu Aparatur Sipil Negara agar bisa berkembang dan mampu mengikuti perkembangan peraturan peraturan baru yang terlah di terbitkan oleh pemerintah pusat agar bisa di implementasikan di instansi pemerintah masing-masing. terkait dengan hal tersebut berbagai macam cara peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Bidang Kepegawaian salah satuna mengikut pelatihan/Bimtek yang berkaitan dengan Kepegawaian itu sendiri.
Sosialisasi Pelatihan Bimtek Kepegawaian
Perkenalkan kami dari LEMBAGA KAJIAN INDONESIA ( LKI ), kami ingin menawarkan undangan menginai Kepegawaian / Diklat Kepegawaian / Sosialisasi Kepegawaian kepada Bapak/Ibu untuk mengikuti pelaksanaan tersebut. Berikut ini kami lampirkan beberapa materi mengenai Kepegawaian Daerah dan Jadwal Pelaksanaan Pelatihan Kepegawaian Daerah serta biaya kegiatan tersebut untuk sebagai bahan pertimbangan untuk Bapak/Ibu. Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi kami melalui: Telp/Fax: ( 021 ) 2464 8790 , Hotline: 085368727772 – 081289877773
BIMTEK KEPEGAWAIAN
| No. | MATERI BIMTEK KEPEGAWAIAN OPD 2024 |
|---|---|
| 1. | BIMTEK UU ASN NO. 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA |
| 2. | BIMTEK DAN SOSIALISASI MENGENAI PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 17 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NO. 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGARA SIPIL (PNS) |
| 3. | BIMTEK KEBIJAKAN MANAJEMEN PNS DAN MANAJEMEN PPPK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG (UU) ASN NO. 20 TAHUN 2023 SERTA TATA CARA SINKRONISASI RENCANA KERJA BIDANG MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) |
| 4. | BIMTEK KEBIJAKAN MANAJEMEN PNS DAN MANAJEMEN PPK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG (UU) ASN NO. 20 TAHUN 2023 SERTA IMPLEMENTASI PERUBAHAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) NO. 3 TAHUN 2023 TENTANG ANGKA KREDIT, KENAIKAN PANGKAT DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL |
| 5. | BIMTEK PENYENYEDERHANAAN KEBIJAKAN JABATAN FUNGSIONAL DALAM PERMENPAN RB NO. 1 TAHUN 2023 |
| 6. | BIMTEK TATA CARA PERHITUNGAN ANGKA KREDIT SESUAI PERATURAN BKN TERBARU |
| 7. | BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN JABATAN FUNGSIONAL |
| 8. | BIMTEK PEMBINAAN KEPEGAWAIAN JABATAN FUNGSIONAL BERDASARKAN PERATURAN BKN TERBARU |
| 9. | BIMTEK ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DAERAH DAN ANALISIS MANAJEMEN SDM APARATUR PNS DAERAH SERTA STANDAR PELAYANAN PUBLIK |
| 10. | BIMTEK SISTEM MUTASI KEPEGAWAIAN |
| 11. | BIMTEK ANALISIS JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) |
| 12. | STANDAR PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) |
| 13. | BIMTEK STANDAR KOMPETENSI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) |
| 14. | BIMTEK PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS DAN PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) |
| 15. | BIMTEK ANALISIS JABATAN (ANJAB), ANALISIS BEBAN KERJA (ABK) DAN SOP APARATUR SIPIL NEGARA |
| 16. | BIMTEK IMPLEMENTASI ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA SESUAI PERATURAN PERMENPAN RB TERBARU |
| 17. | BIMTEK ANALISIS BEBAN KERJA (ABK) DAN EVALUASI JABATAN SERTA MANAJEMEN PENILAIAN KINERJA INDIVIDU PNS SEBAGAI PENILAIAN AKUMULASI KINERJA OPD |
| 18. | BIMTEK STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SERTA LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI/KOTA/KABUPATEN |
| 19. | BIMTEK PENINGKATAN KINERJA ASN MELALUI PEMAHAMAN SASARAN KERJA PEGAWAI DALAM SOP KEPEGAWAIAN |
DIKLAT KEPEGAWAIAN OPD
| No. | MATERI BIMTEK KEPEGAWAIAN OPD 2024 |
|---|---|
| 20. | BIMTEK PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) |
| 21. | BIMTEK PENYUSUNAN EVALUASI JABATAN DAN PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH |
| 22. | BIMTEK ANALISIS BEBAN KERJA (ABK) DAN EVALUASI JABATAN SERTA MANAJEMEN PENILAIAN KINERJA INDIVIDU SEBAGAI PENILAIAN AKUMULASI KINERJA SKPD/LEMBAGA/INSTANSI PEMERINTAH |
| 23. | BIMTEK IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG (UU) ASN MELALUI SKP BULANAN DENGAN MENGUNAKAN PRAKTEK DAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH YANG BERLAKU TENTANG PERANGKAT DAERAH |
| 24. | BIMTEK MANAJEMEN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PEMERINTAH DAERAH |
| 25. | BIMTEK SISTEM ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SERTA PENGUATAN KINERJA ASN |
| 26. | BIMTEK SISTEM ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SERTA STRATEGI PENINGKATAN DAN PENGUATAN KINERJA PNS DALAM TANGKA TERWUJUDNYA PRESTASI KERJA, KOMPETENSI DAN PROFESIONALISME SEBAGAI APARATUR DAERAH |
| 27. | BIMTEK PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL |
| 28. | BIMTEK SISTEM ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SERTA STRATEGI PENINGKATAN DAN PENGUATAN KINERJA PNS DALAM RANGKA TERWUJUDNYA PRESTASI KERJA, KOMPETENSI DAN PROFESIONALISME SEBAGAI APARATUR DAERAH TERKAIT DENGAN SISTEM BARU MANAJEMEN PENILAIAN KINERJA INDUVIDU/PNS |
| 29. | BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN PERTIMBANGAN TEKNIS KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN PERATURAN BKN TERBARU |
| 30. | BIMTEK IMPLEMENTASI MANAJEMEN TALENTA ASN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA MENUJU SISTEM MERIT BERDASARKAN PERATURAN PERMENPAN RB YANG BERLAKU |
| 31. | BIMTEK PENGELOLAAN KINERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) BERDASARKAN PERATURAN PERMENPAN RB YANG BERLAKU |
| 32. | BIMTEK PENGELOLAAN KINERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (PNS) DAN PEDOMANPENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) SERTA PENILAIAN KINERJA BERDASARKAN PERATURAN PERMENPAN RB |
| 33. | BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN SKP DAN PENILAIAN KINERJA BERDASARKAN PERATURAN PERMENPAN RB YANG BERLAKU |
| 34. | BIMTEK MANAJEMEN KEPEGAWAIAN BERBASIS PENILAIAN KINERJA PRESTASI, PENILAIAN KINERJA PNS DAN PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP) |
| 35. | BIMTEK PENYUSUNAN E-DUPAK SERTA PRAKTIK APLIKASI |
| 36. | BIMTEK DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT (DUPAK) JABATAN FUNGSUONAL DAN PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI |
| 37. | BIMTEK SISTEM KERJA PADA INSTANSI PEMERINTAH UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI BERDASARKAN PERATURAN PERMENPAN RB YANG BERLAKU |
BIMBINGAN TEKNIS KEPEGAWAIAN ASN
| No. | MATERI BIMTEK KEPEGAWAIAN OPD 2024 |
|---|---|
| 38. | BIMTEK PELAKSANAAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) YANG BERLAKU |
| 39. | BIMTEK PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 17 TAHUN 2020 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) |
| 40. | BIMTEK MANAJEMEN KINERJA PNS DAN PENYUSUNAN SKP DAN PENILAIAN KINERJA PNS BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI |
| 41. | BIMTEK PEDOMAN PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) |
| 42. | BIMTEK MANAJEMEN KONFLIK DAN KRISIS (CONFLICT AND CRISIS MANAGEMENT) BAGI APARATUR PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PEMERINTAH DAERAH |
| 43. | BIMTEK DISIPLIN PNS BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH TERBARU |
| 44. | BIMTEK PENGELOLAAN BELANJA PEGAWAI BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) |
| 45. | BIMTEK TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) BERDASARKAN PERMENPAN RB YANG BERLAKU |
| 46. | BIMTEK SOSIALISASI PERUBAHAN ATAS PERATURAN BKN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) BERDASARKAN PERATURAN BKN YANG BERLAKU |
| 47. | BIMTEK MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAHAN DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) SERTA HAK – HAK DAN KEWAJIBAN YANG DIREKRUT MELALUI JALUR PPK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH |
| 48. | BIMTEK JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN PERMENPAN YANG BERLAKU |
| 49. | BIMTEK SOSIALISASI SURAT EDARAN (SE) KA BKN TENTANG SASARAN KINERJA PEJABAT FUNGSIONAL |
| 50. | BIMTEK PENERAPAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN BERBASIS KINERJA SERTA MEMBANGUN ETIKA DAN MORAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM MEWUJUDKAN GOOD PUBLIC GOVERMENT |
| 51. | BIMTEK PENYUSUNAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH BERDASARKAN PERMENPAN RB |
| 52. | BIMTEK MUTASI KEPEGAWAIAN DAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) |
| 53. | BIMTEK PEDOMAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI |
| 54. | BIMTEK PETUNJUK TEKNIS PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL |
| 55. | BIMTEK MANAJEMEN KEPEGAWAIAN, SASARAN KERJA PEGAWAIAN NEGERI SIPIL (SKP) DALAM PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS DAN ANALISIS KEPEGAWAIAN |
| 56. | BIMTEK MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DALAM UPAYA PENINGKATAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH |
| 57. | BIMTEK POLA PIKIR APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PELAYANAN MASYARAKAT |
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH
| No. | MATERI BIMTEK KEPEGAWAIAN |
|---|---|
| 58. | BIMTEK PEDOMAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS PENSIUN PNS DAN DATA PENSIUN JANDA / DUDA |
| 59. | BIMTEK PENINGKATAN WAWASAN KETERAMPILAN SERTA SIKAP BAGI PNS MENGHADAPI MASA PRA DAN PASKA PENSIUN |
| 60. | BIMTEK PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN KERJA, CACAT, DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA, SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI PEGAWAI ASN BERDASARKAN PERATURAN BKN YANG BERLAKU |
| 61. | BIMTEK MEMAHAMI SAKIP DAN LAKIP SEBAGAI TOLAK UKUR KINERJA ASN |
| 62. | BIMTEK TATA CARA PENGISIAN FORMULIR ANALISIS JABATAN (ANJAB) DAN ANALISIS BEBAN KERJA (ABK), PERHITUNGAN TINGKAT EFISIENSI DAN PRESTASI KERJA JABATAN/UNIT SERTA PENYUSUNAN DOKUMEN ANJAB DAN PETA JABATAN PADA PEMERINTAH PROVINSI/KOTA/KABUPATEN |
| 63. | BIMTEK PENYUSUNAN SKP DAN PENILAIAN KINERJA |
| 64. | BIMTEK SOSIALISASI PENYUSUNAN SKP JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA |
| 65. | BIMTEK PEMETAAN JABATAN FUNGSIONAL JABATAN PELAKSANA |
| 66. | BIMTEK PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN BERBASIS APLIKASI E-KINERJA |
| 67. | BIMTEK PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN APLIKASI E-KINERJA BKN |
| 68. | BIMTEK SOSIALISASI DAN PRAKTEK APLIKASI DISPAKATI DALAM PENYUSUNAN PAK SESUAI PERKA BKN NO. 3 TAHUN 2023 DAN PRAKTEK PENYUSUNAN SKP MENGUNAKAN APLIKASI E-KINERJA |
| 69. | BIMTEK PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL |
| 70. | BIMTEK SOSIALISASI KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) |
| 71. | BIMTEK PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH |
| 72. | BIMTEK PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAH BERBASIS KOMPETENSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH |
| 73. | BIMTEK PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH |
| 74 | BIMTEK MCP (MONITORING CENTER FOR PREVENTION) AREA MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA |
| 75. | BIMTEK ANALISIS KEPEGAWAIAN |
BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH
| No. | MATERI BIMTEK KEPEGAWAIAN |
|---|---|
| 76. | BIMTEK ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DAERAH DAN ANALISIS MANAJEMEN SDM APARATUR PNS DAERAH SERTA STANDAR PELAYANAN PUBLIK |
| 77. | BIMTEK STANDAR AUDIT KINERJA TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWAS |
| 78. | BIMTEK JABATAN FUNGSIONAL ANALISIS KEBIJAKAN DAN PERHITUNGAN ANGKA KREDIT |
| 79. | BIMTEK TATA CARA PELAKSANAAN PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS ASN SESUAI PERATURAN BKN |
| 80. | BIMTEK IMPLEMENTASI CORE VALUE ASN BER-AKHLAK DAN WORK ATTITUDE BAGI ASN |
| 81. | BIMTEK MONITORING CENTER FOR PREVENTION (MCP) AREA MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) |
| 82. | BIMTEK OPTIMASI TUGAS DAN FUNGSI BKSDM DALAM PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN |
| 83. | BIMTEK PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP) BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN |
| 84. | BIMTEK PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP) BAGI DOKTER DAN TENAGA KESEHATAN |
| 85 | BIMTEK PENYUSUNAN SKP DAN PENILAIAN KINERJA PNS UNTUK BLUD DAN PUSKESMAS |
| 86. | BIMTEK PENGEMBANGAN POLA KARIR DAN KOMPENSASI PNS |
| 87. | BIMTEK NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANAAN BAGI PNS DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH |
| 88. | BIMTEK IMPLEMENTASI UU ASN PENJABARAN PP 11 TAHUN 2017 MELALUI APLIKASI SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN BAGI SEMUA INSTANSI PEMERINTAH |
| 89. | BIMTEK KENAIKAN PANGKAT PNS BERBASIS SISTEM APLIKASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN (SAPK) |
| 90. | BIMTEK BUDAYA KERJA DAN BUDAYA ORGANISASI BAGI PNS |
| 91. | BIMBINGAN TEKNIS PERENCANAAN KEPEGAWAIAN DAN AUDIT PERSONALIA SERTA BUDAYA KERJA PNS |
| 92. | BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) |
| 93 | BIMTEK KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA |
| 94. | BIMTEK PENINGKATAN TUPOKSI STAF AHLI DALAM MENDUKUNG KINERJA PEMERINTAH DAERAH |
| 95. | BIMTEK SERVICE EXCELLENCE RECEPTIONIST DAN OPERATOR INSTANSI PEMERINTAH |
| 96. | BIMTEK PENYUSUNAN DAN PENERAPAN STANDAR MINIMAL |
| 97. | BIMTEK PENYUSUNAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH |
| 98. | BIMTEK PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA |
| 99. | BIMTEK PERATURAN GAJI PNS |
BIMTEK KEPEGAWAIAN ASN
| No. | BIMTEK KEPEGAWAIAN |
|---|---|
| 100. | BIMTEK PENYUSUNAN EVALUASI JABBATAN DAN PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN SKT DAN SKM PEGAWAI NEGERI SIPIL |
| 101. | BIMTEK TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON II, III, IV DAN PELAKSANA SERTA PEJABAT FUNGSIONAL |
| 102. | BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN, PERHITUNGAN DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS |
| 103. | BIMTEK TATA CARA PENJATUHAN HUKUM DISIPLIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL |
| 104. | BIMBINGAN TEKNIS MANAJEMEN KEPEGAWAIAN BERBASIS KINERJA SERTA MEMBANGUN ETIKA DAN MORAL ASN DALAM MEWUJUDKAN GOOD PUBLIC GOVERMENT |
| 105. | BIMBINGAN TEKNIS PENGANGKATAN DAN HAK SERTA KEBAJIBAN ANALISIS KEPEGAWAIAN |
| 106. | BIMTEK KRITERIA PENETAPAN KEBUTUHAN PNS DAERAH |
| 107. | BIMTEK TATA CARA PERUMUSAN DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH |
| 108. | BIMTEK TATA CARA PENGUBAHAN DAN PENAMBAHAN JABATAN PELAKSANA PADA OPD DI DAERAH |
| 109. | BIMTEK STRATEGI TERPADU MENGHADAPI KEBIJAKAN ZERO GROWTH FORMASI PNS |
| 110. | BIMTEK EVALUASI JABATAN TERKAIT REFORMASI BIROKRASI |
| 111. | BIMTEK SOSIALISASI ETIKA DAN DISIPLIN PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TERKAIT SKP |
| 112. | BIMTEK ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT |
| 113. | BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS PNS DAERAH |
KONTAK KAMI
Berikut kami informasikan Biaya Pelatihan/Bimtek Kepegawaian, untuk Tahun Anggaran 2024 di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Oktober, November, Deseember 2024 yang diselenggarakan secara swadana dengan biaya kontribusi:
Catatan:
Rp. 5.000.000,- ( Menginap )
Rp. 3.500.000,-( Tidak Menginap)
Rp. 1.500.000,- ( Online / zoom) Minimal 5 Orang Peserta
* ( syarat ketentuan berlaku ).
Catatan Untuk Fasilitas Peserta:
– Diskon (1 Juta / Peserta Untuk 10 Pendaftar Pertama)
– Pelatihan selama 2 hari
– Menginap 3 Malam Twin Share (Bagi Peserta Menginap)
– Konsumsi (Coffe Break 2x dan Lunch 2x) (bagi peserta yang menginap)
– Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Note Book dan Makalah serta SERTIFIKAT BIMTEK)
– Tas Ransel Eksklusif
– Antar Jemput Bandara Bagi Peserta Group (Minimal 5 Orang)
– Konfirmasi selambat-lambanya H-2 sesuai jadwal kegiatan
Konfirmasi pendaftaran dapat menghubungi
– Telp./Fax. ( 021 ) 2464 8790
– Konf : 0853 6872 7772 dan 0812 8987 7773
– Info Diklat (PIN BB : LK131M)
Demikian Informasi Jadwal Pelatihan Keuangan, Jadwal Bimtek Kepegawaian, Jadwal Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jadwal Seminar Perpajakan, Jadwal Diklat Pemerintahan, Jadwal Bimtek Barang dan Aset (Jadwal Bimtek BMD) dan Jadwal Diklat lain-lainnya untuk di tahun anggaran 2024 di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Oktober, November, Desember 2024.
Baca Juga;
Bimtek Keuangan 2024
Bimtek Kepegawaian 2024
Bimtek Perpajakan 2024
Bimtek Perencanaan 2024
Bimtek dan Ujian Pengadaan Barang dan Jasa 2024
Bimtek Barang dan Aset Milik Daerah 2024
Bimbingan Teknis Badan layanan Umum /Daerah BLU/BLUD 2024
Bimtek Kearsipan 2024
support By