Bimtek Percepatan Pelaksanaan Pengadaan dan Mitigasi Resiko

Bimtek Percepatan Pelaksanaan Pengadaan dan Mitigasi Resiko Pengadaan – Pengadaan barang dan jasa pemerintah mempunyai peran yang strategis dalam tugas pemerintah untuk memberikan pelayanan umum (public) kepada masyarakat.

Pelayanan public menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 bahwa Pelayanan Publik (oleh Pemerintah) terdiri dari:

1. Fisik: Pelayanan berbentuk penyedia barang (gedung sekolah, jalan, jembatan, gedung rumah sakit, dan lain-lain);
2. Non Fisik: Pelayanan jasa atau tidak berbentuk barang (pendidikan, kesehatan, dan lain-lain);
3. Administratif: Pelayanan yang bersifat pengaturan atau legalitas (KTP, perijinan, kelahiran, dan lain-lain);

Dalam melaksanakan pelayanan public tersebut pemerintah membutuhkan barang dan jasa, untuk itu dilakukan pengadaan barang dan jasa. Belanja Negara yang digunakan untuk belanja barang dan jasa serta belanja modal cukup besar. saat ini regulasi yang mengatur tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah Peraturat Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menurut pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 bahwa Kegiatan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Oleh Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

TUJUAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Tujuan dari Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah baik yang dilakukan melalui swakelola maupun penyedia barang atau jasa adalah mendapat nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

peningkatan peran usaha mikro dan usaha kecil, serta pembangunan berkelanjutan. Penerapan Value For Money akan menghasilkan Barang/Jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari berbagai aspek yang meliputi aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan aspek penyedia.

pada saat ini, tahun anggaran pelaksanaan tahun 2020 sudah memasuki semester ke dua, sehingga perlu dilakukan review progress pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Review dilakukan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan pengadaan dengan jadwal rencana yang ditetapkan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP).

Tahun Anggaran 2020 efektif hanya tersisa waktu 3 (tiga) bulan lagi, sehingga diperlukan percepatan-percepatan pelaksanaan pengadaan, namun tidak dengan mengabaikan resiko dan potensi permasalahan yang mungkin terjadi dikemudian hari.

Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai sistem informasi manajemen asset, Lembaga Kajian Indonesia ( LKI) akan melaksanakan Bimbingan Teknis dengan tema : “Bimbingan Teknis Percepatan Pelaksanaan Pengadaan dan Mitigasi Resiko Pengadaan”, yang akan di laksanakan secara Online Mengunakan Aplikasi Zoom di situs kami https://elearninglki.com/

Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi kami melalui: Telp/Fax: ( 021 ) 2464 8790, Hotline: 0853 6872 7772 – 0812 8987 7773 (bpk. Gunawan)

Pelatihan tersebut secara swadana dengan biaya kontribusi
Rp. 1.000.000/ Perserta

Fasilitas:

Metode Bimtek Online:

1. Sertifikat Elektronik
2. soft copy materi
3. Akun E-Learning LKI
4. Rekaman Pelatihan