Bimtek BLU/BLUD dan Puskesmas, Akreditasi Puskesma, Rencana Bisnis Anggaran, Manajemen Rumah Sakit, Kaji Banding, pelayanan Umum
Bimtek BLU/BLUD dan Puskesmas
Kategori: umum
Bimtek Renstra dan Renja serta Penyusunan Anggaran
Bimtek Renstra dan Renja serta Penyusunan Anggaran dua komponen yang penting yang harus diperhatikan dalam proses perencanaan pemerintah
Bimtek Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Bimtek Sistem dan Prosedur Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Seperti Sistem dan Prosedur Penerimaan, Sistem Pengeluaran, Serta Prosedur Akutansi Pemerintah
Bimtek Swakelola serta Penyusunan Kontrak Pengadaan
Bimtek Swakelola serta Penyusunan Kontrak Pengadaan Evaluasi HPS serta Penyusunan kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Perpres 46 tahun 2026
Bimtek Prioritas Dana Desa Serta Pengelolaan Keuangan Desa
Bimtek Prioritas Dana Desa Serta Pengelolaan Keuangan Desa, Permendes No. 16 Tahun 2018, Bimtek Desa, Pelatihan Desa, Diklat Keuangan Desa
Bimtek Akreditasi Puskesmas Serta Penerapan Badan Layanan Umum BLUD
Bimtek Akreditasi Puskesmas Serta Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) setiap Puskesmas wajib diakreditasi paling sedikit tiga tahun
Bimtek Analisis Beban Kerja (ABK) dan Analisis Jabatan (ANJAB)
Bimtek Analisis Beban Kerja (ABK) dan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah
Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) adalah aspek krusial dalam pembangunan dan pengembangan suatu daerah
Bimtek Diklat DPRD 2026
Bimtek Diklat DPRD 2026 Diklat DPRD Sosialisasi Bimtek DPRD kepada Bapak/Ibu untuk mengikuti pelaksanaan bimtek tersebut.
Bimtek Implementasi Transaksi Non-tunai Pemerintah Daerah
Bimtek Implementasi Transaksi Non-tunai Pada Pemerintah Daerah mewajibkan Pemerintah Daerah melaksanakan transaksi non tunai
Bimtek Pertanggungjawaban Dana Operasional
Bimtek Pertanggungjawaban Dana Operasional merupakan aspek penting dalam manajemen keuangan organisasi
Bimtek LAKIN (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)
Bimtek LAKIN (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) wajib disusun oleh instansi pemerintah setelah berakhirnya Tahun Anggaran LAKIP