Bimtek Tata Cara Penghapusan Aset Daerah ( BMD ) – adalah kegiatan bimbingan teknis yang sangat penting bagi aparatur pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

Tujuan utama dari Bimtek ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai prosedur dan regulasi terbaru terkait penghapusan aset daerah, sehingga prosesnya dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bimtek Tata Cara Penghapusan Aset Daerah BMD

Penghapusan Aset Daerah

Penghapusan Aset Daerah merupakan tindakan administratif berupa menghapus aset dari daftar inventaris daerah karena alasan-alasan yang sah, seperti kerusakan berat, tidak ekonomis untuk diperbaiki, hilang, usang secara teknologi, atau adanya pengalihan hak kepemilikan. Proses ini penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan dan daftar aset pemerintah daerah mencerminkan kondisi aset yang sebenarnya, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang akurat dan transparan terkait pengelolaan kekayaan daerah. Bimtek Tata Cara Penghapusan Aset Daerah BMD

Dasar hukum dan prosedur pelaksanaannya diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan barang milik daerah, yang bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset.

Prosedur Penghapusan Aset Daerah umumnya melibatkan beberapa tahapan, dimulai dari usulan atau permohonan penghapusan dari pengguna barang kepada pengelola barang, dilanjutkan dengan penelitian dan penilaian oleh tim yang berwenang untuk memastikan kelayakan penghapusan. Setelah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang (misalnya Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk), proses selanjutnya adalah pelaksanaan penghapusan yang dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti penjualan (lelang), hibah, pemusnahan, atau sebab-sebab lain sesuai ketentuan.

Pencatatan penghapusan dari daftar inventaris merupakan langkah terakhir yang sangat krusial untuk menjaga validitas data aset daerah. Penghapusan yang dilakukan secara benar dan bertanggung jawab akan meminimalisir potensi kerugian daerah dan meningkatkan efisiensi pengelolaan aset. Bimtek Tata Cara Penghapusan Aset Daerah BMD

Kriteria Penghapusan Aset Daerah

Penghapusan aset daerah merupakan tindakan administratif yang bertujuan untuk mengeluarkan aset dari daftar inventaris daerah. Tindakan ini hanya dapat dilakukan jika aset tersebut telah memenuhi kriteria tertentu. Kriteria utama meliputi kerusakan berat yang menyebabkan aset tidak dapat lagi digunakan atau diperbaiki secara ekonomis (misalnya, akibat bencana alam atau kecelakaan), hilang atau kekurangan yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya, dan kadaluarsa atau usang secara teknologi sehingga tidak lagi relevan atau efektif untuk mendukung tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Selain itu, aset juga dapat dihapus jika terjadi pengalihan hak kepada pihak lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan, seperti melalui penjualan, hibah, atau tukar menukar, di mana kepemilikan aset secara resmi berpindah. Pemenuhan kriteria ini harus dibuktikan melalui dokumen pendukung yang sah, seperti Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atau surat keterangan hilang dari kepolisian, memastikan prosesnya transparan dan akuntabel. Bimtek Tata Cara Penghapusan Aset Daerah BMD

Alasan dan Tujuan Penghapusan Aset Daerah

Alasan mendasar dilakukannya penghapusan aset daerah adalah untuk menjaga ketertiban administrasi dan keakuratan laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan menghapus aset yang sudah tidak memiliki nilai guna atau keberadaan fisik, daftar aset menjadi lebih valid dan mencerminkan kondisi kekayaan daerah yang sebenarnya. Tujuan utamanya adalah untuk optimalisasi pengelolaan aset, membebaskan pemerintah daerah dari biaya pemeliharaan dan pengamanan yang tidak perlu untuk aset ‘mati’, serta mengurangi risiko penyalahgunaan atau inefisiensi.

Penghapusan juga dapat menjadi langkah awal untuk memperoleh nilai ekonomis dari aset yang sudah rusak berat (misalnya melalui lelang atau penjualan barang rongsokan), yang hasilnya kemudian dapat disetorkan kembali ke kas daerah. Secara keseluruhan, proses ini mendukung prinsip akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

Pelaksanaan Penghapusan Aset Daerah

Pelaksanaan Penghapusan Aset Daerah merupakan tindakan yang bertujuan untuk mengeluarkan aset dari daftar inventaris milik pemerintah daerah karena berbagai alasan seperti rusak berat, usang, hilang, atau tidak ekonomis lagi. Proses ini diatur secara ketat oleh peraturan perundang-undangan, salah satunya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang mengatur Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Tahapan awalnya meliputi Inventarisasi dan Penilaian aset untuk memastikan kondisi dan nilai wajar saat ini.

Setelah itu, Kepala Perangkat Daerah mengajukan usulan penghapusan kepada Pengelola Barang atau Pejabat yang ditunjuk, melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kondisi fisik dan dokumen pendukung lainnya. Berdasarkan usulan tersebut, Pengelola Barang akan melakukan penelitian lebih lanjut. Jika disetujui, penetapan penghapusan akan dikeluarkan oleh Pejabat Pengelola Barang atau Kepala Daerah sesuai batas kewenangan yang ditetapkan.

Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan teknis penghapusan yang dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme, seperti Penjualan, Hibah, Pemusnahan, atau pengembalian aset kepada pihak ketiga. Penjualan umumnya dilakukan melalui lelang, sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang lelang, untuk mendapatkan hasil yang optimal bagi daerah. Sementara itu, Pemusnahan dilakukan untuk aset yang tidak memiliki nilai jual, tidak dapat digunakan kembali, atau membahayakan, dan harus didokumentasikan dalam Berita Acara Pemusnahan.

Setelah proses pelaksanaan penghapusan selesai, Pejabat Pengelola Barang wajib mencatat dan mencoret aset tersebut dari Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) dan Kartu Inventaris Barang (KIB), serta melaporkannya kepada Kepala Daerah. Pencatatan ini sangat penting untuk menjaga akuntabilitas dan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Metode Penghapusan aset barang milik daerah Aset Daerah

Metode penghapusan Aset Daerah merupakan prosedur wajib yang dilakukan untuk mengeluarkan barang dari daftar inventaris karena berbagai alasan, seperti kondisi barang yang sudah rusak berat, hilang, musnah akibat bencana, atau secara ekonomis tidak layak lagi untuk dipergunakan. Terdapat beberapa metode utama yang diakibatkan oleh kondisi aset, antara lain: penghapusan karena pemindahtanganan (penjualan/lelang, tukar menukar, dan hibah), penghapusan karena pemusnahan, dan penghapusan karena sebab-sebab lain (misalnya, adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap).

Proses ini harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Peraturan Pemerintah mengenai Pengelolaan BMD, dan memerlukan persetujuan dari pejabat yang berwenang, mulai dari kepala daerah hingga persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk aset dengan nilai tertentu.

Pemilihan metode penghapusan sangat bergantung pada kondisi fisik dan nilai ekonomis aset tersebut. Penjualan atau lelang adalah metode yang umum digunakan untuk aset yang masih memiliki nilai ekonomis, di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan penerimaan kembali bagi kas daerah. Sementara itu, pemusnahan dilakukan untuk aset yang tidak dapat dimanfaatkan lagi dan berpotensi membahayakan kesehatan atau lingkungan, seperti obat-obatan kedaluwarsa atau barang sitaan yang dilarang.

Prosedur ini tidak hanya memastikan akuntabilitas pengelolaan aset, tetapi juga menjaga neraca keuangan daerah tetap wajar, serta mencegah penyalahgunaan atau penumpukan aset yang sudah tidak memiliki fungsi. Setelah proses penghapusan selesai, aset tersebut secara resmi dikeluarkan dari pembukuan dan daftar inventaris BMD.

Bimtek Sistem Manajemen Barang Dan Aset Daerah (SIMBADA)

Selanjutnya Perkenalkan Kami Lembaga Kajian Indonesia (LKI) yang kredibel dan dari 2008 sampai dengan sekarang membantu para Aparatur Sipil Negara (ASN). dan bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. dalam hal itu kami menawarkan kepada bapak/ibu, Dengan Tema Bimtek Tata Cara Penghapusan Aset Daerah BMD.

dan Kami Juga Lembaga yang sudah Terdaftar Di Kementrian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) dan Terakreditasi B Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di bawah ini kami lampirkan beberapa kegiatan yang kami selenggarakan untuk pengembangan sumber daya Aparatur Sipil Negara.

Untuk selanjutnya Konfirmasi Pendaftaran pada kegiatan ini dapat menghubungi Sekretariat Panitia di Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi kami melalui: Hotline: 0853 6872 7772 – 0812 8987 7773.

JADWAL DAN TEMPAT KEGIATAN TA 2025
BERIKUT KAMI LAMPIRKAN JADWAL BIMTEK BULAN BERIKUTNYA

JADWAL BIMTEK DAN TEMPAT KEGIATAN BULAN NOVEMBER 2025

07 – 08 November, Hotel Artotel Harmoni, Jakarta	19 – 20 November, Hotel Artotel Harmoni, Jakarta
07 – 08 November, Hotel Abadi, Yogyakarta	19 – 20 November, Hotel Abadi, Yogyakarta
07 – 08 November, Hotel Eden Kuta, Bali	19 – 20 November, Hotel Eden Kuta, Bali
07 – 08 November, Hotel Montana Premier, Lombok	19 – 20 November, Hotel Montana Premier, Lombok
07 – 08 November, Hotel Ibis, Samarinda	19 – 20 November, Hotel Arthama, Makassar
07 – 08 November, Hotel Whiz Prime, Manado	19 – 20 November, Hotel Ibis, Samarinda
13 – 14 November, Hotel Artotel Harmoni, Jakarta	27 – 28 November, Hotel Artotel Harmoni, Jakarta
13 – 14 November, Hotel Pacific Palace, Batam	27 – 28 November, Hotel Pacific Palace, Batam
13 – 14 November, Hotel Gino Ferucci, Bandung	27 – 28 November, Hotel Gino Ferucci, Bandung
13 – 14 November, Hotel Whiz Prime, Malang	27 – 28 November, Hotel Quest Darmo, Surabaya
13 – 14 November, Hotel Grand Jatra, Pekanbaru	27 – 28 November, Hotel Whiz Prime Malang
13 – 14 November, Hotel Grand Antares, Medan	27 – 28 November, Hotel Santika Radial, Palembang
14 – 15 Agustus, Hotel Eden Kuta, Bali

JADWAL BIMTEK DAN TEMPAT KEGIATAN BULAN DESEMBER 2025

04 – 05 Desember, ARTOTEL, Jakarta	18 – 19 Desember, ARTOTEL, Jakarta
04 – 05 Desember, Hotel Abadi, Yogyakarta	18 – 19 Desember, Hotel Abadi, Yogyakarta
04 – 05 Desember, Hotel Eden Kuta, Bali	18 – 19 Desember, Hotel Eden Kuta, Bali
04 – 05 Desember, Hotel Montana Premier, Lombok	18 – 19 Desember, Hotel Montana Premier, Lombok
04 – 05 Desember, Hotel Arthama, Makassar	18 – 19 Desember, Hotel Grand Antares, Medan
04 – 05 November, Hotel Whiz Prime, Manado	18 – 19 Desember, Hotel Grand Jatra, Pekanbaru
11 – 12 Desember, ARTOTEL, Jakarta	30 – 31 Desember, ARTOTEL, Jakarta
11 – 12 Desember, Hotel Pacific Palace, Batam	30 – 31 Desember, Hotel Pacific Palace, Batam
11 – 12 Desember, Hotel Gino Ferucci, Bandung	30 – 31 Desember, Hotel Eden Kuta, Bali
11 – 12 Desember, Hotel Whiz Prime, Malang	30 – 31 Desember, Hotel Gino Ferucci, Bandung
11 – 12 Desember, Hotel Quest Darmo, Surabaya	30 – 31 Desember, Hotel Abadi, Yogyakarta
11 – 12 Desember, Hotel Santika Radial, Palembang	30 – 31 Desember, Hotel Montana Premier, Lombok

Catatan:
Rp. 5.000.000,- ( Menginap )
Rp. 4.000.000,-( Tidak Menginap)
Rp. 1.500.000,- ( Online / zoom) Minimal 5 Orang Peserta
* ( syarat ketentuan berlaku ).

Fasilitas Peserta:
– Pelatihan selama 2 hari
– Menginap 3 Malam Twin Share (Bagi Peserta Menginap)
– Tanda Peserta Bimtek
– Konsumsi (Coffee Break 2x dan Lunch 2x) Breakfast (bagi peserta yang menginap)
– Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Note Book dan Makalah serta SERTIFIKAT BIMTEK)
– Tas Ransel Eksklusif
– Konfirmasi selambat-lambatnya 3 hari sebelum pelaksanaan
– Bagi Peserta Group (Minimal 6 Orang) dapat Request untuk Tempat dan Waktunya
(Konf. 4 Hari sebelum Hari Pelaksanaan)

Lembaga Kajian Indonesia (LKI)