Materi Bimtek Terbaru: Kumpulan Materi Bimtek Untuk Anda – Perkenalkan kami dari LEMBAGA KAJIAN INDONESIA ( LKI ), kami ingin menawarkan undangan bimtek mengingai Bimtek Keuangan / Kepegawaian / Pengelolaan Aset Daerah serta Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa kepada Bapak/Ibu untuk mengikuti pelaksanaan bimtek tersebut. Berikut ini kami lampirkan beberapa materi mengenai Bimtek Jadwal Pelaksanaan Bimtek serta biaya kegiatan tersebut untuk sebagai bahan pertimbangan untuk Bapak/Ibu. Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi kami melalui: Telp/Fax: ( 021 ) 2464 8790, Hotline: 0853 6872 7772 – 0812 8987 7773 atau Pin BBM: (Pin BB: LK131M) Bimtek Keuangan, Kepegawaian, Aset Daerah, Kearsipan Pelatihan, PBJ
♦ Materi BIMTEK KEUANGAN 2024
No. | MATERI BIMTEK KEUANGAN |
---|---|
1. | BIMTEK SIPD RI SERTA RENCANA KERJA OPD/SKPD DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH |
2. | BIMTEK IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) BERDASARKAN REGULASI TERBARU YANG BERLAKU |
3. | BIMTEK APLIKASI SISTEM INFOASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) |
4. | PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PERENCANAAN MELALUI APLIKASI SIPD |
5. | BIMTEK PENYUSUNAN KUA PPAS DENGAN SIPD |
6. | BIMTEK SOSIALISASI PENYUSUNAN ABPD |
7. | BIMTEK PENYUSUNAN APBD SERTA PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD |
8. | TATA CARA PERHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN TERTIB ADMINISTRASI, PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK SESUAI PERMENDAGRI YANG BERLAKU |
9. | BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH |
10. | BIMTEK PERMENDAGRI 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
11. | BIMTEK PERMENDAGRI 77 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
12. | BIMTEK REVIU ANALISIS DALAM LAPORAN KEUANGAN DAERAH |
13. | TATA CARA PENYUSUNAN CATATAN HASIL REVIU (CHR) DAN LAPORAN HASIL REVIU (LHR) SERTA LAPORAN REVIU KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL |
14. | BIMTEK PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA |
15. | BIMTEK PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH |
16. | BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL |
17. | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SESUAI STANDAR AKUTANSI PEMERINTAH (SAP) MENUJU OPINI WAJIB TANPA PENGECUALIAN (WTP) |
18. | TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SESUAI SAP (STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH) MENUJU OPINI WTP |
19. | PENERAPAN PROGRAM APLIKASI SIMDA (SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH) KEUANGAN BERBASIS AKRUAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |
20. | SISTEM PENATAUSAHAAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGANKEUANGAN DAERAH BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH |
21. | BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PROSES AKUTANSI BAGI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN BENDAHARAWAN OPD/SKPD |
22. | BIMTEK STRATEGI MENGHADAPI AUDIT BPK DALAM PENYUSUNAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP) |
23. | BIMTEK PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS SIPD (SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH) |
24. | BIMTEK PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA |
No. | MATERI BIMTEK KEUANGAN |
---|---|
25. | BIMTEK SISTEM ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERENCANAAN BAGI PENGUNA ANGGARAN PA, PPTK, PPK DAN BENDAHARA |
26. | BIMTEK ADMINISTRASI KEUANGAN, PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN |
27. | SISTEM PENYELENGGARAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH |
28. | BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) |
29. | BIMTEK BENDAHARA |
30. | BIMTEK PENERAPAN SIPD E-PLANNING / SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) PERENCANAAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) SESUAI PERMENDAGRI YANG BERLAKU |
31. | BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN BERBASIS SAKTI UNTUK MEWUJUDKAN SISTEM PEMBENDAHARAAN YANG HANDAL DAN AKUNTABEL |
32. | PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI BENDAHARA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN SERTA TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA |
33. | BIMTEK SOSIALISASI PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN APLIKASI SIMDA KEUANGAN |
34. | BIMTEK MEKANISME PENYISIHAN PIUTANG DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR BAGI PENGUNA ANGGARAN, KPA, PPK DAN BENDAHARA PENERIMAAN OPD/SKPD |
35. | BIMTEK REKONSILIASI DAN VERIFIKASI TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA OPD/SKPD |
36. | BIMTEK TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB BAGI BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENERIMAAN SERTA PENYAMPAIANNYA |
37. | BIMTEK INDIKATOR KINERJA UTAMA, PERENCANAAN DAN KEUANGAN SERTA KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI BENDAHARA INSTANSI PEMERINTAH |
38. | BIMTEK KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI BENDAHARA PENGELUARAN SKPD |
39. | TATA CARA PENGELOLAAN TRANSAKSI KEUANGAN OLEH BENDAHARA PENGELUARAN UP, GU, TU DENGAN PENYAJIAN LAPORAN DENGAN SISTEM AKRUAL |
40. | BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI RKPD – RKA OPD/SKPD |
41. | BIMTEK PENYUSUNAN KUA PPAS DAN RKA OPD/SKPD |
42. | BIMTEK MANAJEMEN RESIKO ATAU PERENCANAAN ANGGARAN BERBASIS RESIKO |
43. | BIMTEK PENERAPAN STANDAR BIAYA MASUK (SBM) DAN STANDAR BIAYA KELUAR (SBK) |
44. | BIMTEK PERPRES (PERATURAN PRESIDEN TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL (SHSR) |
No. | MATERI BIMTEK KEUANGAN |
---|---|
45. | BIMTEK IMPLEMENTASI PENGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN APBD SESUAI DENGAN PERMENDAGRI TERBARU |
46. | BIMTEK TATA CARA PENGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH (KKPD) |
47. | BIMTEK PENGELOLAAN DANA TRANSFER KE DAERAH DALAM PERSPEKTIF UNDANGAN-UNDANG TERBARU |
48. | IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DALAM RANGKA PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI |
49. | PENGELOLAAN DANA TRANSFER KE DAERAH (TKD) TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH |
50. | BIMTEK SISTEM DAN PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD, SKPKD SERTA MEKANISME PENYUSUNAN RPJMD, RPJPD, RENSTRA OPD |
51. | BIMTEK PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA OPD/SKPD SERTA PERENCANAAN PELAKSANAAN RKPD,RPJMD DAN RPJPD BERDASARKAN PERMENDAGRI YANG BERLAKU |
52. | BIMTEK PENYUSUNAN NERACA AWAL DAN AKHIR TAHUN PEMERINTAH DAERAH |
53. | BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN RKA DAN DPA INSTANSI PEMERINTAH |
54. | BIMTEK STANDARISASI PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA (SPKN) |
55. | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) |
56. | PENGUATAN FUNGSI PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
67. | PENINGKATAN KAPASITAS APIP DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
58. | BIMTEK AUDIT INTERN INSPEKTORAT DAERAH SEBAGAI APARATUR PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH |
59. | BIMTEK PEMANTAUAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK DENGAN MENGUNAKAN SIPTL (SISTEM PEMANTAUAN TINDAK LANJUT) |
60. | BIMTEK TATA CARA MENGANTISIPASI PEMERIKSAAN OLEH BPK-RI, SERTA SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN EKSTERNAL PEMERINTAH DAERAH |
61. | STRATEGI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN ANGGARAN, PERENCANAAN, PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH SERTA PENGELOLAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH BERBASIS E-BUDGETING |
62. | BIMTEK PROSES AKUNTANSI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD |
63. | BIMTEK KEBIJAKAN PERJALANAN DINAS BAGI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DALAM APBD |
64. | BIMTEK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH APBD SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN |
65. | BIMTEK MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN APBD |
66. | BIMTEK PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG PEMBENDAHARAAN NEGARA |
67. | PENINGKATAN TATA KELOLA, DAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA OPD/SKPD, TUPOKSI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN OPD, TUNTUTAN PEMBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI (TPTGR), SERTA ANTISIPASI PEMERIKSAAN TERHADAP BENDAHARAWAN (UANG/BARANG) |
No. | MATERI BIMTEK KEUANGAN |
---|---|
68. | PROSES PEMBUKUAN, PENDAPATAN, VERIFIKASI, DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SERTA PELAPORAN OPD/SKPD |
69. | STANDAR UMUM, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN PEMERIKSAAN KEUANGAN, PEMERIKSAAN KINERJA OPD DAN PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU (PDTT) |
70. | PROSES MEKANISME PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS KAS MENJADI BERBASIS AKRUAL |
71. | MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI KOPERASI SERTA ANALISA LAPORAN KEUANGAN KOPERASI |
72. | BIMTEK MANAJEMEN RESIKO KEBIJAKAN ANGGARAN |
73. | BIMTEK IMPLEMENTASI PENERAPAN STANDAR BIAYA MASUK DAN STANDAR BIAYA KELUARAN |
74. | BIMTEK SISTEM PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI PIMPINAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI YANG BERLAKU |
75. | KEBIJAKAN JABATAN FUNGSIONAL DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
76. | MANAJEMEN PENGELOLAAN KAS DAERAH DALAM RANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
77. | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-GOVERMMENT PADA PEMERINTAH DAERAH UNTUK PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
78. | BIMTEK PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS INSTANSI PEMERINTAH SESUAI PERMENPAN YANG BERLAKU |
79. | BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN PRIORITAS DAN ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) APBD |
80. | AKUNTANSI PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEAUNGAN DAERAH (AKLAP) BERBASIS SIPD-RI |
81. | PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SERTA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL |
82. | BIMTEK REVIU RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS APBD |
83. | BIMTEK KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH |
84. | BIMTEK IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH (ETPD) |
85. | PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (PKD) |
86. | PENYUSUNAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN BERBASIS DIGITAL |
87. | BIMTEK PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA APBD PROVINSI |
88. | BIMTEK PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA APBD PEMERINTAH DAERAH |
89. | BIMTEK PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA APBD KABUPATEN/KOTA |
90. | BIMTEK PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN OPERASIONAL (BOS) BERDASARKAN PERMENDAGRI YANG BERLAKU SERTA PEMENDIKBUD RISTEK YANG BERLAKU |
91. | BIMTEK PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA ALOKASI UMUM DAN MEKANISME PENGALOKASIAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH |
92. | BIMTEK MEKANISME PENGELOLAAN HIBAH |
93. | BIMTEK PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL |
No. | MATERI BIMTEK KEUANGAN |
---|---|
94. | BIMTEK MEKANISME PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH |
95. | BIMTEK OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA HIBAH DAN BANSOS SECARA EFISIEN DAN TEPAT GUNA SESUAI DENGAN PERMENDAGRI YANG BERLAKU |
96. | BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) |
97. | BIMTEK TATA KELOLA KEUANGAN UPT |
98. | BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN RUMAH SAKIT / BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) |
99. | BIMTEK PENYUSUNAN RBA BLUD |
100. | SISTEM DAN STRATEGI PENGELOLAAN PEMANFAATAN PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) |
101. | POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD) BAGI BENDAHARA DAN SATUAN KERJA BLUD |
102. | BIMTEK PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH BAGI BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD-PPKD) |
103. | BIMTEK TATA CARA PERHITUNGAN BIAYA IURAN, KLAIM DAN PEMBERIAN JAMINAN KECELAKAANKERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH |
104. | BIMTEK MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM BAGI PERGURUAN TINGGI |
105. | MEKANISME PENGELOLAAN KEUANGAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
106. | BIMTEK PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH DAN ASET DAERAH BERDASARKAN APLIKASI E.SIPKD, E.REPORTING, E.SIAP/BMD |
107. | ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH TERKAIT LAKIP, RENSTRA, MANAJEMEN ASET DAN PENGELOLAAN KEUANGAN BENDAHARA PENGELUARAN OPD/SKPD SERTA PENERAPAN BERBASIS AKRUAL DALAM LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DAERAH |
108. | DASAR – DASAR PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENGELOLAAN MANAJEMEN ASET DAERAH YANG EFEKTIF |
109. | AUDIT KEUANGAN, AUDIT ASET, DAN AUDIT KINERJA MENUJU OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) |
♦ MATERI BIMTEK KEPEGAWAIAN 2024 diantaranya:
No. | MATERI BIMTEK KEPEGAWAIAN OPD 2024 |
---|---|
1. | BIMTEK UU ASN NO. 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA |
2. | BIMTEK DAN SOSIALISASI MENGENAI PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 17 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NO. 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGARA SIPIL (PNS) |
3. | BIMTEK KEBIJAKAN MANAJEMEN PNS DAN MANAJEMEN PPPK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG (UU) ASN NO. 20 TAHUN 2023 SERTA TATA CARA SINKRONISASI RENCANA KERJA BIDANG MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) |
4. | BIMTEK KEBIJAKAN MANAJEMEN PNS DAN MANAJEMEN PPK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG (UU) ASN NO. 20 TAHUN 2023 SERTA IMPLEMENTASI PERUBAHAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) NO. 3 TAHUN 2023 TENTANG ANGKA KREDIT, KENAIKAN PANGKAT DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL |
5. | BIMTEK PENYENYEDERHANAAN KEBIJAKAN JABATAN FUNGSIONAL DALAM PERMENPAN RB NO. 1 TAHUN 2023 |
6. | BIMTEK TATA CARA PERHITUNGAN ANGKA KREDIT SESUAI PERATURAN BKN TERBARU |
7. | BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN JABATAN FUNGSIONAL |
8. | BIMTEK PEMBINAAN KEPEGAWAIAN JABATAN FUNGSIONAL BERDASARKAN PERATURAN BKN TERBARU |
9. | BIMTEK ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DAERAH DAN ANALISIS MANAJEMEN SDM APARATUR PNS DAERAH SERTA STANDAR PELAYANAN PUBLIK |
10. | BIMTEK SISTEM MUTASI KEPEGAWAIAN |
11. | BIMTEK ANALISIS JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) |
12. | STANDAR PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) |
13. | BIMTEK STANDAR KOMPETENSI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) |
14. | BIMTEK PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS DAN PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) |
15. | BIMTEK ANALISIS JABATAN (ANJAB), ANALISIS BEBAN KERJA (ABK) DAN SOP APARATUR SIPIL NEGARA |
16. | BIMTEK IMPLEMENTASI ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA SESUAI PERATURAN PERMENPAN RB TERBARU |
17. | BIMTEK ANALISIS BEBAN KERJA (ABK) DAN EVALUASI JABATAN SERTA MANAJEMEN PENILAIAN KINERJA INDIVIDU PNS SEBAGAI PENILAIAN AKUMULASI KINERJA OPD |
18. | BIMTEK STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SERTA LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI/KOTA/KABUPATEN |
19. | BIMTEK PENINGKATAN KINERJA ASN MELALUI PEMAHAMAN SASARAN KERJA PEGAWAI DALAM SOP KEPEGAWAIAN |
No. | MATERI BIMTEK KEPEGAWAIAN OPD 2024 |
---|---|
20. | BIMTEK PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) |
21. | BIMTEK PENYUSUNAN EVALUASI JABATAN DAN PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH |
22. | BIMTEK ANALISIS BEBAN KERJA (ABK) DAN EVALUASI JABATAN SERTA MANAJEMEN PENILAIAN KINERJA INDIVIDU SEBAGAI PENILAIAN AKUMULASI KINERJA SKPD/LEMBAGA/INSTANSI PEMERINTAH |
23. | BIMTEK IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG (UU) ASN MELALUI SKP BULANAN DENGAN MENGUNAKAN PRAKTEK DAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH YANG BERLAKU TENTANG PERANGKAT DAERAH |
24. | BIMTEK MANAJEMEN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PEMERINTAH DAERAH |
25. | BIMTEK SISTEM ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SERTA PENGUATAN KINERJA ASN |
26. | BIMTEK SISTEM ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SERTA STRATEGI PENINGKATAN DAN PENGUATAN KINERJA PNS DALAM TANGKA TERWUJUDNYA PRESTASI KERJA, KOMPETENSI DAN PROFESIONALISME SEBAGAI APARATUR DAERAH |
27. | BIMTEK PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL |
28. | BIMTEK SISTEM ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SERTA STRATEGI PENINGKATAN DAN PENGUATAN KINERJA PNS DALAM RANGKA TERWUJUDNYA PRESTASI KERJA, KOMPETENSI DAN PROFESIONALISME SEBAGAI APARATUR DAERAH TERKAIT DENGAN SISTEM BARU MANAJEMEN PENILAIAN KINERJA INDUVIDU/PNS |
29. | BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN PERTIMBANGAN TEKNIS KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN PERATURAN BKN TERBARU |
30. | BIMTEK IMPLEMENTASI MANAJEMEN TALENTA ASN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA MENUJU SISTEM MERIT BERDASARKAN PERATURAN PERMENPAN RB YANG BERLAKU |
31. | BIMTEK PENGELOLAAN KINERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) BERDASARKAN PERATURAN PERMENPAN RB YANG BERLAKU |
32. | BIMTEK PENGELOLAAN KINERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (PNS) DAN PEDOMANPENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) SERTA PENILAIAN KINERJA BERDASARKAN PERATURAN PERMENPAN RB |
33. | BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN SKP DAN PENILAIAN KINERJA BERDASARKAN PERATURAN PERMENPAN RB YANG BERLAKU |
34. | BIMTEK MANAJEMEN KEPEGAWAIAN BERBASIS PENILAIAN KINERJA PRESTASI, PENILAIAN KINERJA PNS DAN PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP) |
35. | BIMTEK PENYUSUNAN E-DUPAK SERTA PRAKTIK APLIKASI |
36. | BIMTEK DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT (DUPAK) JABATAN FUNGSUONAL DAN PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI |
37. | BIMTEK SISTEM KERJA PADA INSTANSI PEMERINTAH UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI BERDASARKAN PERATURAN PERMENPAN RB YANG BERLAKU |
No. | MATERI BIMTEK KEPEGAWAIAN OPD 2024 |
---|---|
38. | BIMTEK PELAKSANAAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) YANG BERLAKU |
39. | BIMTEK PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 17 TAHUN 2020 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) |
40. | BIMTEK MANAJEMEN KINERJA PNS DAN PENYUSUNAN SKP DAN PENILAIAN KINERJA PNS BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI |
41. | BIMTEK PEDOMAN PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) |
42. | BIMTEK MANAJEMEN KONFLIK DAN KRISIS (CONFLICT AND CRISIS MANAGEMENT) BAGI APARATUR PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PEMERINTAH DAERAH |
43. | BIMTEK DISIPLIN PNS BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH TERBARU |
44. | BIMTEK PENGELOLAAN BELANJA PEGAWAI BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) |
45. | BIMTEK TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) BERDASARKAN PERMENPAN RB YANG BERLAKU |
46. | BIMTEK SOSIALISASI PERUBAHAN ATAS PERATURAN BKN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) BERDASARKAN PERATURAN BKN YANG BERLAKU |
47. | BIMTEK MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAHAN DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) SERTA HAK – HAK DAN KEWAJIBAN YANG DIREKRUT MELALUI JALUR PPK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH |
48. | BIMTEK JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN PERMENPAN YANG BERLAKU |
49. | BIMTEK SOSIALISASI SURAT EDARAN (SE) KA BKN TENTANG SASARAN KINERJA PEJABAT FUNGSIONAL |
50. | BIMTEK PENERAPAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN BERBASIS KINERJA SERTA MEMBANGUN ETIKA DAN MORAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM MEWUJUDKAN GOOD PUBLIC GOVERMENT |
51. | BIMTEK PENYUSUNAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH BERDASARKAN PERMENPAN RB |
52. | BIMTEK MUTASI KEPEGAWAIAN DAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) |
53. | BIMTEK PEDOMAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI |
54. | BIMTEK PETUNJUK TEKNIS PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL |
55. | BIMTEK MANAJEMEN KEPEGAWAIAN, SASARAN KERJA PEGAWAIAN NEGERI SIPIL (SKP) DALAM PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS DAN ANALISIS KEPEGAWAIAN |
56. | BIMTEK MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DALAM UPAYA PENINGKATAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH |
57. | BIMTEK POLA PIKIR APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PELAYANAN MASYARAKAT |
No. | MATERI BIMTEK KEPEGAWAIAN |
---|---|
58. | BIMTEK PEDOMAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS PENSIUN PNS DAN DATA PENSIUN JANDA / DUDA |
59. | BIMTEK PENINGKATAN WAWASAN KETERAMPILAN SERTA SIKAP BAGI PNS MENGHADAPI MASA PRA DAN PASKA PENSIUN |
60. | BIMTEK PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN KERJA, CACAT, DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA, SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI PEGAWAI ASN BERDASARKAN PERATURAN BKN YANG BERLAKU |
61. | BIMTEK MEMAHAMI SAKIP DAN LAKIP SEBAGAI TOLAK UKUR KINERJA ASN |
62. | BIMTEK TATA CARA PENGISIAN FORMULIR ANALISIS JABATAN (ANJAB) DAN ANALISIS BEBAN KERJA (ABK), PERHITUNGAN TINGKAT EFISIENSI DAN PRESTASI KERJA JABATAN/UNIT SERTA PENYUSUNAN DOKUMEN ANJAB DAN PETA JABATAN PADA PEMERINTAH PROVINSI/KOTA/KABUPATEN |
63. | BIMTEK PENYUSUNAN SKP DAN PENILAIAN KINERJA |
64. | BIMTEK SOSIALISASI PENYUSUNAN SKP JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA |
65. | BIMTEK PEMETAAN JABATAN FUNGSIONAL JABATAN PELAKSANA |
66. | BIMTEK PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN BERBASIS APLIKASI E-KINERJA |
67. | BIMTEK PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN APLIKASI E-KINERJA BKN |
68. | BIMTEK SOSIALISASI DAN PRAKTEK APLIKASI DISPAKATI DALAM PENYUSUNAN PAK SESUAI PERKA BKN NO. 3 TAHUN 2023 DAN PRAKTEK PENYUSUNAN SKP MENGUNAKAN APLIKASI E-KINERJA |
69. | BIMTEK PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL |
70. | BIMTEK SOSIALISASI KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) |
71. | BIMTEK PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH |
72. | BIMTEK PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAH BERBASIS KOMPETENSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH |
73. | BIMTEK PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH |
74 | BIMTEK MCP (MONITORING CENTER FOR PREVENTION) AREA MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA |
75. | BIMTEK ANALISIS KEPEGAWAIAN |
No. | MATERI BIMTEK KEPEGAWAIAN |
---|---|
76. | BIMTEK ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DAERAH DAN ANALISIS MANAJEMEN SDM APARATUR PNS DAERAH SERTA STANDAR PELAYANAN PUBLIK |
77. | BIMTEK STANDAR AUDIT KINERJA TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWAS |
78. | BIMTEK JABATAN FUNGSIONAL ANALISIS KEBIJAKAN DAN PERHITUNGAN ANGKA KREDIT |
79. | BIMTEK TATA CARA PELAKSANAAN PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS ASN SESUAI PERATURAN BKN |
80. | BIMTEK IMPLEMENTASI CORE VALUE ASN BER-AKHLAK DAN WORK ATTITUDE BAGI ASN |
81. | BIMTEK MONITORING CENTER FOR PREVENTION (MCP) AREA MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) |
82. | BIMTEK OPTIMASI TUGAS DAN FUNGSI BKSDM DALAM PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN |
83. | BIMTEK PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP) BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN |
84. | BIMTEK PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP) BAGI DOKTER DAN TENAGA KESEHATAN |
85 | BIMTEK PENYUSUNAN SKP DAN PENILAIAN KINERJA PNS UNTUK BLUD DAN PUSKESMAS |
86. | BIMTEK PENGEMBANGAN POLA KARIR DAN KOMPENSASI PNS |
87. | BIMTEK NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANAAN BAGI PNS DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH |
88. | BIMTEK IMPLEMENTASI UU ASN PENJABARAN PP 11 TAHUN 2017 MELALUI APLIKASI SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN BAGI SEMUA INSTANSI PEMERINTAH |
89. | BIMTEK KENAIKAN PANGKAT PNS BERBASIS SISTEM APLIKASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN (SAPK) |
90. | BIMTEK BUDAYA KERJA DAN BUDAYA ORGANISASI BAGI PNS |
91. | BIMBINGAN TEKNIS PERENCANAAN KEPEGAWAIAN DAN AUDIT PERSONALIA SERTA BUDAYA KERJA PNS |
92. | BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) |
93 | BIMTEK KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA |
94. | BIMTEK PENINGKATAN TUPOKSI STAF AHLI DALAM MENDUKUNG KINERJA PEMERINTAH DAERAH |
95. | BIMTEK SERVICE EXCELLENCE RECEPTIONIST DAN OPERATOR INSTANSI PEMERINTAH |
96. | BIMTEK PENYUSUNAN DAN PENERAPAN STANDAR MINIMAL |
97. | BIMTEK PENYUSUNAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH |
98. | BIMTEK PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA |
99. | BIMTEK PERATURAN GAJI PNS |
No. | BIMTEK KEPEGAWAIAN |
---|---|
100. | BIMTEK PENYUSUNAN EVALUASI JABBATAN DAN PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN SKT DAN SKM PEGAWAI NEGERI SIPIL |
101. | BIMTEK TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON II, III, IV DAN PELAKSANA SERTA PEJABAT FUNGSIONAL |
102. | BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN, PERHITUNGAN DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS |
103. | BIMTEK TATA CARA PENJATUHAN HUKUM DISIPLIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL |
104. | BIMBINGAN TEKNIS MANAJEMEN KEPEGAWAIAN BERBASIS KINERJA SERTA MEMBANGUN ETIKA DAN MORAL ASN DALAM MEWUJUDKAN GOOD PUBLIC GOVERMENT |
105. | BIMBINGAN TEKNIS PENGANGKATAN DAN HAK SERTA KEBAJIBAN ANALISIS KEPEGAWAIAN |
106. | BIMTEK KRITERIA PENETAPAN KEBUTUHAN PNS DAERAH |
107. | BIMTEK TATA CARA PERUMUSAN DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH |
108. | BIMTEK TATA CARA PENGUBAHAN DAN PENAMBAHAN JABATAN PELAKSANA PADA OPD DI DAERAH |
109. | BIMTEK STRATEGI TERPADU MENGHADAPI KEBIJAKAN ZERO GROWTH FORMASI PNS |
110. | BIMTEK EVALUASI JABATAN TERKAIT REFORMASI BIROKRASI |
111. | BIMTEK SOSIALISASI ETIKA DAN DISIPLIN PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TERKAIT SKP |
112. | BIMTEK ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT |
113. | BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS PNS DAERAH |
♦ MATERI Bimtek Perencanaan 2024 diantaranya:
No. | BIMTEK PERENCANAAN |
---|---|
1. | Bimtek Rencana Strategis (RENSTRA) |
2. | Bimtek Rencana Kerja (RENJA) |
3. | Bimtek Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Pemerintah Daerah |
4. | Bimtek Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dengan Ukuran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) pada Semua Instasi Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Governance dan Clean Governance |
5. | Bimtek Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP), Rencana Strategis (RENSTRA), dan Rencana Kerja (RENJA) |
6. | Bimtek Asistensi Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan Pernyusunan Rencana Pembangunan Daerah dalam Anggaran Berbasis Kinerja, dan Sinergitas Pusat – Daerah Terhadap Pembangunan Daerah Berdasarkan RPJMD dan RENSTRA SKPD/OPD |
7. | Bimtek Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) |
8. | Bimtek Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) |
9. | Bimtek Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Penyusunan Renstra dan Renja SKPD/OPD serta Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA SKPD/OPD |
10. | Bimtek Sinergitas dan Sikronisasi Rencana Kerja OPD terhadap Program Kegiatan Pembangunan Daerah |
11. | Bimtek Penyusunan SOP Rencana Program dan Anggaran dan Review Program Perencanaan |
12. | Bimtek Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Perspektif Sistem Anggaran Berbasis Kinerja) dan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah |
13. | Bimtek Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah |
14. | Bimtek Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) |
15. | Bimtek Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Daerah Sesuai Permendagri Terbaru Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah |
16. | Bimtek Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan |
17. | Bimtek Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Tata cara Evaluasi Raperda tentang RPJP Daerah dan RPJM Daerah serta Perubahan RPJP Daerah, RPJM Daerah dan RKP daerah |
18. | Bimtek Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) |
19. | Bimtek Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah serta Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) |
20. | Bimtek Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah |
21. | Bimtek Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) |
22. | Bimtek Asistensi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) |
23. | Bimtek Tata Cara Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Untuk Penguatan Kapasitas Kinerja SKPD/OPD |
24. | Bimtek Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) |
25. | Bimtek Klasisfikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah |
26. | Bimtek Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis E-Planning |
27. | Bimtek Penerapan SIPD E-Planning / Sistem Informasi Pembangunan Daerah Perencanaan Berbasis Elektronik dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah |
28. | Bimtek Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis E-Planning Mendorong Efisiensi dan Efektivitas Perencanaan Pembangunan |
29. | Bimtek Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah |
30. | Bimtek Manajemen Penyusunan dan Pengendalian Program Kegiatan SKPD/OPD |
31. | Bimtek Keuangan dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara |
32. | Bimtek Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagi Pemerintah Daerah |
33. | Bimtek Perencanaan, Penatausahaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah |
34. | Bimtek Strategi Perencanaan dan Pengendalian Anggaran, Pengelolaan dan Keuangan Daerah |
35. | Bimtek Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKPD – RKA ) |
36. | Bimtek Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dan Rencana Strategi Bisnis (RSB) pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) |
37. | Bimtek Reviu Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah |
38. | Bimtek Rencana Strategis (RENSTRA), Pelaksanaan dan Pengelolaan Dana Desa (ADD) |
♦ MATERI BIMTEK KEARSIPAN 2024 diantaranya:
No. | Materi Bimtek Kearsipan |
1. | Bimtek Sistem Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) |
2. | Bimtek Implementasi Sistem Informasi Manajemen Arsip Elektronik Digital |
3. | Bimtek Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Melalui Inpassing dan Manajemen Pengelolaan Arsip yang Dinamis dan Statis |
4. | Bimbingan Teknis Tata cara Pengelolaan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Sesuai eraturan Pemerintah Terbaru |
5 | Bimtek Manajemen Perlindungan, Pemeliharaan, Pengamanan dan Penyelamatan Arsip Vital Khusus Pemerintah Daerah |
.6. | Bimbingan Teknis Manajemen Kearsipan dan Pengelolaan Pusat Arsip (Record Center) |
7. | Bimtek Pengelolaan Arsip Vital |
8. | Bimtek Manajemen Pengelolaan Arsip |
9. | Bimtek Implementasi Sistem Informasi Manajemen Arsip Digital dan Pedoman Tata naskah Dinas Pemerintah |
10. | Bimbingan Teknis Kearsipan Elektronik (E-Filling) bagi Institusi Pemerintah |
11. | Tata Cara Pengelolaan Kearsipan yang Praktis dan Efisien serta Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Kearsipan Nasional |
12. | Bimtek Penyusutan Arsip dan Penyusunan Jadwal Retensi Arsip |
13. | Bimtek Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) |
14. | RAUD Auditing dan Pengawasan kearsipan |
15. | Bimtek Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Pengelolaan Arsip Dinamis |
16. | Bimtek Pemeliharaan Arsip Dinamis |
17. | Bimtek Komputerisasi Penyusutan dan Penyimpanan Arsip berbasis Teknologi Infomasi |
18. | Bimtek Pemusnahan Arsip |
19. | Digitalisasi Data dan Manajemen Kearsipan |
20. | Bimtek E-Arsip berbasis Elektronik |
21. | Bimtek Pengelolaan Arsip Akif dan Inaktif |
22. | Bimtek Administrasi Penataan Surat masuk dan Surat Keluar |
♦ MATERI BIMTEK DIKLAT ASET / BARANG MILIK DAERAH 2024 diantaranya:
No. | Bimtek Aset Barang Milik Daerah |
---|---|
1. | BIMTEK PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH |
2. | BIMTEK TATA KELOLA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH |
3. | BIMTEK PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH SERTA METODE PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH |
4. | BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN DAN OPTIMALISASI ASET ATAU BARANG MILIK DAERAH |
5. | BIMTEK TATA CARA DAN TEKNIK PENILAIAN ASET DAERAH |
6. | BIMTEK PENGELOLAAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH BERDASARAKAN PERMENDAGRI YANG BERLAKU SERTA PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BARANG MILIK DAERAH |
7. | BIMBINGAN TEKNIS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BARANG DAN ASET DAERAH (SIMBADA) |
8. | BIMTEK MANAJEMEN ASET DAERAH DAN INVESTASI ASET |
9. | BIMTEK SENSUS BARANG MILIK DAERAH |
10. | BIMTEK PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH |
11. | BIMBINGAN TEKNIS AKUNTASI ASET TETAP DAN PENYUSUSNAN ASET TETAP SERTA SISTEM DAN TATA CARA PENGHAPUSAN ASET DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH |
12. | BIMTEK MANAJEMEN ASET DAERAH |
13. | BIMTEK PEMERIKSAAN ASET TETAP |
14. | BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENGELOLAAN MANAJEMEN ASET DAERAH YANG EFEKTIF |
15. | BIMTEK PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH DAN ASET DAERAH BERBASIS APLIKASI E-SIKAP, E-REPORTING, E-SIAP BMD |
16. | BIMTEK STRATEGI PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD) DAN METODE PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH |
17. | BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN BARANG ATAU ASET MILIK DAERAH SERTA SSTRATEGI MENUJU LAPORAN KEUANGAN WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) |
18. | BIMBINGAN TEKNIS PENATAUSAHAAN BMD/ASET BAGI PENGELOLA BARANG BAIK DI INSTANSI MAUPUN KANTOR |
19. | BIMTEK TATA CARA PELAKSANAAN, PEMBUKUAN, INVENTARISASI, DAN PELAPORAN BARANG MILIK DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH DALAM NEGERI (PERMENDAGRI) |
20. | BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN BARANG DAN ASET MILIK DAERAH SERTA PROGRAM PENILAIAN ASET BAGI BENDAHARA BARANG OPD SESUAI PERATURAN PEMERINTAH DALAM NEGERI (PERMENDAGRI) |
21. | BIMTEK PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN TUNJANGAN KEPADA PEJABAT ATAU PEGAWAI YANG MELAKSANAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH |
♦ MATERI BIMTEK DIKLAT PENGADAAN BARANG/JASA 2024 diantaranya:
Untuk Konfirmasi Pendaftaran pada kegiatan ini dapat menghubungi Sekretariat Panitia di Nomor Telp. ( 021 ) 2464 8790 dan Hp. 0853 6872 7772 – 0812 8987 7773 ( Bpk. Gunawan ).
Catatan:
Rp. 5.000.000,- ( Menginap )
Rp. 3.500.000,-( Tidak Menginap)
Rp. 1.000.000,- ( Online / zoom) Minimal 5 Orang Peserta
* ( syarat ketentuan berlaku ).
Fasilitas Peserta:
– Pelatihan selama 2 hari/Sampai Selesai Pembahasan
– Menginap 3 Malam Twin Share (Bagi Peserta Menginap)
– Tanda Peserta Bimtek
– Konsumsi (Coffee Break 2x dan Lunch 2x) Breakfast (bagi peserta yang menginap)
– Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Note Book dan Makalah serta SERTIFIKAT BIMTEK)
– Tas Ransel Eksklusif – Konfirmasi selambat-lambatnya 3 hari sebelum pelaksanaan
– Bagi Peserta Group (Minimal 6 Orang) dapat Request untuk Tempat dan Waktunya
(Konf. 4 Hari sebelum Hari Pelaksanaan)
Materi Bimtek
Materi Bimtek
Materi Bimtek
Materi Bimtek
Materi Bimtek
Materi Bimtek
Materi Bimtek
Materi Bimtek
Materi Bimtek
Materi Bimtek
Materi Bimtek
Materi Bimtek